TRIBUNNEWS.COM-Belakangan ini, kabar sepuluh pesepeda perempuan bertubuh ketat di Aceh banyak menyedot perhatian.

Kemudian, foto dan video wanita mengenakan kemeja seksi yang beredar di media sosial membuat marah Walikota Banda Aceh Aminura Usman, dan segera menuntut agar Satpol PP-WH ditangkap Kelompok perempuan. Hukum Syariah Islam Qanun berlaku di Aceh.

Seperti yang kita semua tahu, ada peraturan khusus di wilayah administrasi Provinsi Aceh, yang disebut Qanun, sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pemerintah dan masyarakat Provinsi Aceh.

Pemerintah Provinsi Aceh telah membuat ketentuan tentang otonomi Zona Ekonomi Khusus Aceh, dan ada undang-undang yang mengikat mereka yang melanggar ketentuan ini, mulai dari hukuman cambuk, denda hingga hukuman penjara. Peraturan khusus ini diambil dari situs web resmi Pemerintah Provinsi Aceh acehprov.go.id, dan diselesaikan pada 2014.

Qanun mencakup mereka yang bertanggung jawab atas standar dan standar publik. Pakaian adat Inggris yang sederhana disesuaikan dengan hukum Islam. Pelanggaran atas ketentuan Aneh Qanun No. 6 tahun 2014 tentang “Hukum Jin Yat”.

Ini adalah 40 poin “Hukum Jin Yat” yang dikutip oleh Tribunnews.com di halaman acehprov.go.id: -1. Aceh adalah wilayah provinsi dan unit hukum khusus di masyarakat. Republik Indonesia, yang telah diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hukum, peraturan, dan prinsip yang sistematis, dipimpin oleh Gubernur sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *