Laporan kontributor TribunAmbon.com, Helmy,

AMBON TRIBUNNEWS.COM-Meskipun Kementerian Kesehatan di Indonesia telah menyetujui proyek pembatasan sosial skala besar (PSBB) di Kota Ambon, pelaksanaannya belum selesai. (Perwali) menggunakan Ambon sebagai dasar hukum untuk menerapkan PSBB.

Kamis (11/6/2020) Walikota Ambon Richard Louhenapessy mengatakan saat pertemuan dengan TribunAmbon.com di Balai Kota Ambon. Menurut dia, anggaran rumah tangga walikota harus dikeluarkan sebelum pelaksanaan persyaratan, sebagai payung hukum untuk implementasi PSBB di Ambon.

“Oleh karena itu, setelah peraturan, itu harus dilaksanakan bersama dengan Perwali, sehingga disetujui oleh Departemen Kesehatan (Rouge of Health, Rouge), tetapi kemudian, Perwali akan mengimplementasikan implementasi lagi.” .

Louhanapessy berdiri sebagai bagian dari pernyataan Gubernur Provinsi Maluku Murad Ismail tentang Ambon yang ditunjuk sebagai area aplikasi PSBB.

Louhanapessy mengatakan, merujuk pada Gubernur Murad Isy Kurirnya mungkin Provinsi Maluku yang telah menerima SK (SK).

Namun, lanjutnya, ini tidak berarti bahwa kota Ambon telah menerapkan PSBB.

Dia menjelaskan bahwa keputusan Menteri Kesehatan tidak akan secara otomatis diterapkan sampai diimplementasikan. Oleh karena itu, Gubernur, “Maksud saya, saya menerima keputusan itu, tidak masalah, tetapi Perwali telah mengambil tindakan lanjutan.”

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *