Wartawan Tribunnews.com Danang Triatmojo melaporkan-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Panitia Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) telah menjatuhkan sanksi pemberhentian permanen terhadap pemulangan pejabat KPU Partai Politik Jeneponto, KPU Baharuddin Hafid. Sejak putusan tersebut diumumkan, terdakwa Baharuddin Hafid diberhentikan secara permanen sebagai sanksi terhadap Ketua Kabupaten Jeneponto dan anggota KPU. Ketua sidang DKPP Alfitra Salamm kemarin (11 April 2020).

Untuk nomor 96-PKE-DKPP / IX / 2020 dan 104-PKE-DKPP / X / 2020, DKPP menganggap Baja Rudin menggunakan Kekuasaannya untuk Kepentingan Pribadi. Adalah Suara Penggugat I (Puspa Dewi Wijayanti), Calon Anggota DPRD Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan IV.

Baca juga: Fakta Menarik Vieranni Ini Model Tampan Jeneponto Yang Akan Nikahi Mahar Rp 1,7 Miliar-Hubungan Keduanya Akan Langgeng Hingga Pernikahan Siri 16 Agustus 2019. Meski Baharuddin sudah ada di rumah dan sudah beristri resmi .– – “Sekalipun Tergugat sudah kawin, hubungan tergugat dengan penggugat I tetap berada pada tingkat perkawinan minor (siri) pada tanggal 16 Agustus 2019. Supriyanto, salah satu anggota direksi Didik, mengatakan: “Ini terikat dengan perkawinan yang sah”. – Fakta ini didukung oleh alat bukti yang dibuktikan dalam bentuk tangkapan layar percakapan WhatsApp antara tergugat dan penggugat I. Dialog tersebut menjanjikan untuk meningkatkan akses suara kepada narasumber melalui jaringan yang dimiliki oleh perusahaan.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *