Bupati Jember TRIBUNNEWS.COM-Famber diberhentikan DPRD Jember pada rapat paripurna tentang Hak Mengekspresikan Pendapat (HMP) pada Rabu (22/7/2020).

Tujuh fraksi DPRD Jember sepakat untuk mendakwahkan keputusan tersebut.

Mereka menemukan bahwa Faida telah melakukan banyak pelanggaran berat, menyebabkan ribuan orang Jember merasa dirugikan.

Baca: Harta Bupati Jember Faida, Kini Digugat DPRD: Miliki 23 Bidang Tanah, Total Rp 15,7 Miliar

Kompas.com, Faida Dianggap Melanggar Ikrar.

Artinya, dalam kebijakan Bupati, ia mengubah peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja (Perbup KSOTK).

Hamim, Juru Bicara Partai NasDem, menjelaskan kepada Faida bahwa perubahan tersebut dilakukan tanpa harus meninjau kembali regulasi yang telah ditetapkan. -Kemudian kebijakan berhasil yaitu Kabupaten Jember tidak mendapatkan kuota pelayanan publik (CPNS) dan calon P3K pada tahun 2019. -Hamim juga menilai, tenaga honorer dan pegawai nonpemerintah di Kabupaten Jamber merugikan masyarakat.

“Bupati merubah kebijakan KSOTK Perbup (jabatan, struktur organisasi) tanpa memperhatikan pengaturan yang ada, Hamim menjelaskan:“ Tidak ada kuota CPNS dan P3K untuk tahun 2019 diperoleh. — Berdasarkan hasil investigasi lainnya, Hamim menjelaskan bahwa Faida melakukan mutasi namun melanggar sistem kinerja dan aturan kepegawaian.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *