TRIBUNNEWS.COM-Jejaring Masyarakat Sipil Indonesia Timur mendesak DPR-RI mengembalikan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) sebagai salah satu agenda prioritas legislasi nasional pada 2021.

Tekanan disampaikan oleh Lusy Peilouw. Pasca maraknya kasus kekerasan seksual dalam dua tahun terakhir, koordinator jaringan masyarakat sipil Indonesia Timur Maluku kepada Tribunambon.com di Ambon, Senin, 28 September 2020.

Jaringan menunjukkan bahwa Papua, Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) di kawasan timur Indonesia telah mengalami peningkatan kasus kekerasan seksual pada 2019 dan 2020.

Berdasarkan catatan, hingga September 2020 terdapat 481 kasus, kasus paling detail adalah pemerkosaan (220 kasus), disusul perkawinan anak (145 kasus).

“” Angka-angka ini hanya sebagian kecil dari kasus yang tercatat, “kata Lusy. Masih banyak lagi kasus yang belum tercatat.

Diantaranya, menurut Lusy, anak yang diperkosa memperkosa anak tersebut. Bupati Sulawesi, anak tetangga memperkosa anak, ayah tiri memperkosa anak, ayah kandung memperbudak anak bertahun-tahun sampai anak hamil.

Lusy mengatakan sedikitnya 60% dari korban-314 dari semua kasus Korbannya adalah anak-anak. Ada 12 bayi, 104 mengalami berat badan kurang, dan 198 sisanya adalah remaja dari keluarga kurang mampu secara ekonomi. Jejaring masyarakat sipil KRUU P-KS di wilayah timur menemukan bahwa “setidaknya 30% dari kasus yang dilaporkan tidak lengkap dan berkelanjutan Penundaan dalam proses hukum.

Pelajari lebih lanjut >>>>>>>>>>

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *