JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Penangkapan buronan Djoko Tjandra membuat polisi segera mengusut pihak-pihak lain yang berjasa melindungi terpidana kasus Bank Bali.

Ahmad Sahroni dari RI, Wakil Ketua Panitia Ketiga DPR, menegaskan pemeriksaan terhadap lembaga tersebut tidak hanya harus dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan, tetapi juga oleh Kementerian Hukum dan HAM. . Hukum dan HAM segera menindak orang dalam yang terlibat dalam pengesahan Djoko Tjandra, “kata Saroni dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/7/2020). Berapa kekayaan yang dimiliki pengacara Pinangki. Dia mengatakan: “Jika yang kami lihat adalah penyelidikan internal yang dilakukan oleh polisi dan kejaksaan, maka kami juga mendesak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengambil tindakan serupa. -Dia melanjutkan.

Sahroni meminta Kemenkumham melakukan investigasi internal karena Djoko Tjandra belum ditemukan masuk ke Indonesia beberapa waktu lalu. U.

Demikian pula saat Djoko Jadra keluar dari Indonesia lagi, pihak imigrasi Ia juga tidak dapat menemukan atau menghentikannya untuk pergi.

Saroni juga meminta polisi untuk menyelidiki pelindung Dechoco Jadra, tidak hanya penyelidikan lembaga internalnya, tetapi juga lembaga penegak hukum lainnya, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kejaksaan Agung. Oleh karena itu pada dasarnya tidak hanya kepolisian, tapi juga para pengacara, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan juga harus mengusut semuanya dan mengusut dugaan dampaknya. – Kita tahu Djoko Tjandra ditangkap di Malaysia dan tiba di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta pada Kamis (30 Juli 2020). Penangkapan dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Reserse dan Kriminal. Styo Sijit Prabowo memimpin dan bekerja sama dengan polisi Malaysia. “

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *