JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Imigrasi (Kemendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menjelaskan kepada pimpinan Panitia Pemberantasan Korupsi (KPK) Dana Desa BLT Kemajuan penyaluran – Menteri Abdul Halim atau biasa disapa Menteri mengungkapkan, sejak awal pandemi Covid-19 hingga 8 Juli 2020, sekitar 74.865 desa menerima dana desa, terhitung 99% dari total 74.953 desa di Indonesia.

“Kenapa tidak 100%, karena masih ada beberapa desa yang belum terselesaikan secara administratif. Kementerian Dalam Negeri masih mengaitkannya dengan sejumlah persoalan dari tahun lalu, dan blokade belum dicabut,” Menteri Gus mengatakan pada Acara Transparansi BLT dan Reformasi Birokrasi Dana Desa yang diadakan di Jakarta pada Kamis (9/09, 2020) -Pada saat yang sama, 74.753 desa telah mengalokasikan keluarga penerima BLT ke Dana Desa. KPM), dan 72 desa dialokasikan 599 desa, terhitung 97% dari 74.865 desa saat ini.

Mengenai warga desa penerima BLT Dana Desa, terdapat 7.742.176 KK yang informasinya adalah 2.400.075 janda atau biasa disebut Pekka, kemudian ada 283.644 warga dengan penyakit kronis dan penyakit kronis. Sejauh ini, total dana desa yang telah digunakan untuk BLT Dana Desa adalah Rp 4.645.305.600.000, dimana 6.813.115 keluarga memiliki informasi rinci, termasuk petani dan buruh tani, serta 315.028 nelayan dan pekerja. Nelayan, 315.028, 156.954 pekerja pabrik, 62.734 guru dan 394.345 pengusaha. Ia mengatakan: “Semua ini sudah masuk dengan nama melalui alamat. Semuanya akan dikirim ke Kementerian Sosial yang bertanggung jawab langsung terhadap jaring pengaman sosial,” ujarnya. Untuk menyimpulkan. -Untuk memahami situasi tersebut, pimpinan KPK Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron dan Lili Pintauli Siregar hadir dalam forum tersebut. -Menteri Gus didampingi langsung oleh Wakil Perdana Menteri Budi Arie Setiadi dan Sekretaris Jenderal Anwar Sanusi. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *