TRIBUNNEWS.COM-Indonesia memiliki tiga keunggulan dalam pembangunan lingkungan dan kehutanan, yaitu moralitas, kecerdasan, dan kekuatan finansial. Pada pertemuan virtual menteri lingkungan hidup negara-negara anggota G20, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan hal tersebut pada Rabu (9/9/2020). Menteri Siti mengatakan: “Kami telah melakukan berbagai kerjasama teknis dengan masyarakat internasional dalam pengelolaan lingkungan dan hutan. Kekuatan pendanaan bersumber dari prioritas negara dalam alokasi dana dan kerjasama keuangan dengan negara lain.” -Menteri Siti juga menyampaikan komitmen dan kegiatan nasionalnya dalam pernyataan resminya untuk meningkatkan tata kelola hutan dan lahan di Indonesia.

Menteri Siti menyampaikan bahwa perbaikan tata kelola hutan dan lahan di Indonesia dilakukan dengan menginternalisasikan moral dan kekuatan intelektual. Dasar pemecahan masalah. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Siti menegaskan visi Presiden Joko Widodo untuk memastikan terciptanya lingkungan yang baik bagi warga negara. -Menteri Siti menambahkan bahwa sejak tahun 2011, pemerintah telah menghentikan sementara pemberian izin baru dan kini telah berhenti menggunakan izin baru untuk hutan dan lahan asli. gambut. Pemerintah juga telah mengambil langkah korektif untuk mengurangi laju deforestasi. Pemerintah Indonesia juga terus berupaya memperbaiki restorasi bentang alam hutan, mempercepat pelaksanaan rencana perhutanan sosial, dan meningkatkan efektivitas pengelolaan perlindungan. -Menteri Xiti menjelaskan bahwa peran dunia usaha dalam restorasi lahan juga berhasil diperkuat. Dengan partisipasi masyarakat komersial, 102.000 hektar (Ha) lahan telah ditanami dan telah diperoleh izin, dan 100.000 hingga 200.000 hektar ditanam setiap tahun dengan dana APBN. Kawasan mangrove juga merupakan bagian dari rencana restorasi. Sasaran restorasi akan dimulai pada tahun 2020, di antara 3,3 juta hektar hutan bakau di Indonesia, terdapat 637.000 hektar kawasan bakau utama.

Pemerintah Indonesia sangat mementingkan untuk mempromosikan keberlanjutan habitat dan membangun koneksi ke habitat yang tersebar Koridor untuk mencapai keanekaragaman hayati. Sejak 2018, seluruh konsesi perkebunan kelapa sawit dan izin usaha telah dievaluasi. Sekitar 1,34 juta hektar lahan di konsesi diidentifikasi sebagai hutan bernilai konservasi tinggi (HCVF) yang dapat dilestarikan.

Pemerintah Indonesia secara konsisten menerapkan kajian lingkungan strategis dan analisis dampak lingkungan dalam rencana penggunaan lahannya, misalnya dengan pengembangan penyimpanan makanan. Selain itu, kawasan lindung Ramsar dan situs lainnya yang telah diakui sebagai Situs Warisan Dunia juga akan dipertahankan secara permanen. Demikian pula mengembangkan dan meningkatkan praktik terbaik berdasarkan hasil penelitian lapangan, hutan pendidikan dan hutan kemasyarakatan di Indonesia. -Menteri Siti menjelaskan bahwa berbagai kebijakan, langkah, dan upaya pemerintah Indonesia telah membuahkan hasil dan mendapat pengakuan internasional. -Menteri Siti berterima kasih kepada pemerintah Norwegia dan Green Climate Fund (GCF) atas pengakuan upaya Indonesia dalam mengurangi emisi karbon dioksida akibat deforestasi dan degradasi selama periode 2014-2017, dan menyetujui GCF dan GCF untuk membayar 103,8 juta dolar AS berdasarkan hasil tersebut. . Norwegia menyediakan 56 juta dolar AS. — Menteri Siti kemudian mengumumkan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen dan berkomitmen untuk memerangi sampah laut dan mengelola terumbu karang secara berkelanjutan. Pada tahun 2019, Indonesia berhasil mengesahkan sejumlah resolusi dalam pertemuan UNEA-4, khususnya resolusi tentang pengelolaan terumbu karang yang berkelanjutan. Pemerintah Indonesia mengimplementasikan resolusi UNEA-4 dengan membentuk database nasional, peraturan dan jaringan pengelolaan terumbu karang.

Terakhir, Menteri Siti meminta agar anggota G20 diperkuatSaat situasi global masih terpengaruh oleh pandemi COVID-19, jangan melakukan tindakan praktis untuk bekerjasama. Menteri Siti percaya bahwa melalui kerja sama yang erat, dunia dapat pulih lebih baik dari sebelumnya. Menteri Siti menyimpulkan: “Kita harus percaya dan percaya bahwa melalui kerjasama yang koheren, kita akan berhasil membangun kembali lingkungan global dan mencapai hasil yang lebih baik untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.” Badan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (ALI Justianto) ) Bersama Direktur Biro Perubahan Iklim (PPI) Ruandha Agung Sugardiman dan staf tingkat ahli Menteri Perindustrian dan Perdagangan Internasional Laksmi Dhewanthi yang mewakili Indonesia sebagai wakil wakil, rapat tingkat menteri yang diadakan pada 14-16 September 2020 membahas G20 (G20) Pertemuan Para Menteri Lingkungan Hidup, Inisiatif Pengurangan Degradasi Lahan dan Pengurangan Habitat Global, dan Platform Akselerator Litbang Terumbu Karang Global. Perwakilan lingkungan negara anggota G20. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *