Yogyakarta TRIBUNNEWS.COM-Sesuai Kepmen Perhubungan Nomor 65 Tahun 2009, standar kapal inkonvensional berbendera Indonesia atau NCVS (standar kapal inkonvensional) perlu terus ditingkatkan untuk memastikan tingkat regulasi keselamatan kapal masih dapat diterima. Memenuhi persyaratan Untuk itu, guna meningkatkan dan mendapatkan masukan yang memadai dari para pemangku kepentingan atas perbaikan standar kapal inkonvensional, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan dispatch atau focus group discussion (FGD) melalui Administrasi Umum Angkutan Laut yang membahas dampak peraturan menteri. perubahan. Nomor pengiriman. KM. Resolusi No. 65 tahun 2009 tentang standar kapal non-konvensi NCVS di Hotel Mercure Yogyakarta dari tanggal 7 sampai 10 Oktober 2020, untuk jangka waktu empat (empat) hari.

Acara FGD diumumkan oleh Kapolres dan Kepala Biro Maritim. . Hermanta (Hermanta) atas nama Dirjen Perkapalan

Kapten Hermanta dalam sambutannya menyampaikan bahwa tujuan pengiriman kiriman ini adalah untuk mereview atau menelaah kembali regulasi yang ada sehingga regulasi yang baru dapat menyempurnakan regulasi yang ada. Saya yakin ekspedisi ini adalah hal yang benar, dan menjadi dorongan untuk menyempurnakan dan memutakhirkan peraturan agar mendapatkan arah yang lebih baik, sehingga kedepannya saya berharap semua kapal dan pelaut dapat meningkatkan keselamatan maritim dan menjaga lingkungan laut sesuai dengan kebutuhan. Kapten Hermanta mengatakan: “Selain itu, Kapten Hermanta melanjutkan, “Kapten Hermanta menyampaikan bahwa semua pemangku kepentingan harus memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan teknologi informasi. Perkembangan informasi ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu berkembang sangat pesat. Oleh karena itu, kita didorong untuk selalu mengadopsi yang tepat. Membuat terobosan-terobosan yang kreatif dan inovatif dengan bentuk-bentuk inovatif untuk menghadapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Rumusan kebijakan yang tepat adalah ciri khas negara nusantara (archipelagos countries).

“Untuk itu harus kita persiapkan bersama, Kapten Hermanta mengatakan: “Dalam proses penerapan standar untuk kapal inkonvensional, aturan dan regulasi yang sesuai dan memuaskan diadopsi untuk memastikan kelayakan kapal berbendera Indonesia. — Bersamaan dengan itu, Kapten Diaz Saputra selaku ketua penyelenggara focus group dalam laporannya mengatakan bahwa tujuan utama penahanan kiriman ini adalah untuk memastikan bahwa review standar relatif kapal nonkonvensional dapat diselesaikan dan segera dilaksanakan. Berlaku untuk kapal berbendera Indonesia yang berkapasitas kurang dari 500 GT dalam pelayaran domestik dan internasional atau kapal Indonesia dengan bobot lebih dari 500 GT dalam pelayaran domestik.

Menurut Kapten Diaz, pelaksanaan kegiatan ini akan berlangsung selama 10 hari. , Jangka waktu empat (empat) hari. Mulai 10 hingga 10 Juli 2020, 50 orang di Hotel Grand Mercure Yogyakarta, Kantor Hukum Kementerian Perhubungan, Sekretariat Inspeksi, Biro Navigasi dan Kelautan, Biro Maritim dan Penjaga Pantai Para peserta mengikuti pertemuan, Bagian Hukum Administrasi Umum dan Markas Besar Perhubungan, Administrasi Umum Pelabuhan, Otoritas Pelabuhan Khusus dan Otoritas Pelabuhan Batam (KSOP), KSOP Kelas I, KSOP Kelas II, KSOP Kelas III dan tim TSS (tenaga ahli SSI- COE AMSAT).

Untuk informasi terkait, Peraturan “Non-Convention on Standard Vessels (NCVS) Indonesia” dicantumkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. 65 tahun 2009 tentang Standar Nonkonvensional untuk Kapal dan Angkutan Laut Berbendera Indonesia. Keputusan Nomor UM.008 / 9/20 / DJPL-12 tentang Penerapan Standar dan Pedoman Teknis Kapal yang Mengibarkan Bendera Indonesia Secara Inkonvensional, berlaku untuk kapal baru yang lunasnya dipasang pada atau setelah tanggal 1 Januari 2014, serta dari Kapal tua dengan kalender lelang mulai 1 Januari 2013. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *