Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Pupuk (Persero), Indonesia per 5 Agustus 2020 telah menyalurkan 5.426.509 ton pupuk bersubsidi kepada petani.

Angka distribusi tersebut meliputi urea 2.482.263 ton, SP-36 385.031 ton, ZA 491.418 ton, NPK 1.733.851 ton, dan produk organik 333.946 ton.

Wijaya Laksana, Head of Corporate Communication PT Pupuk Indonesia (Persero), mengatakan jumlah tersebut setara dengan 68% dari 7.949.303 ton yang dialokasikan negara pada tahun 2020, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2020.

“Sebagai bentuk komitmen Pupuk Indonesia sebagai BUMN kita harus terus mengoptimalkan proses penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani, agar dapat terus beroperasi secara normal dan dapat didistribusikan sesuai dengan ketentuan Kementerian Pertanian,” kata Vijaya . — “Tingkat penyerapan di beberapa daerah sangat tinggi. Misalnya Provinsi Jawa Barat 84%, Provinsi Banten dan Kalimantan Utara sudah mencapai 85%, Provinsi Sumatera Selatan 80%, dan Provinsi Sulawesi Selatan 76%. “. Apabila distribusi tidak mencukupi atau habis, perusahaan juga menyiapkan stok pupuk tidak bersubsidi di kios resmi karena ada permintaan dari petani. Perusahaan mencontohkan persediaan pupuk tanpa subsidi saat ini sekitar 759.895 ton. Hal ini untuk mengantisipasi kebutuhan petani yang belum terpenuhi penyaluran pupuk bersubsidi dan petani yang tidak terdaftar di e-RDKK. Hanya dengan cara ini kita dapat terus memenuhi kebutuhan pupuk para petani dan menjaga produktivitas sektor pertanian. Pupuk -Indonesia mencontohkan stok pupuk bersubsidi yang tersedia dalam keadaan aman. Berdasarkan data perusahaan, total persediaan sebanyak 1.316.076 ton atau sekitar lima kali lipat dari kebutuhan minimal 244.893 ton, guna menjaga ketersediaan pupuk di pertanian rakyat.

Total persediaan pupuk diisi oleh lima anak perusahaan Pupuk di Indonesia yaitu: PT Pupuk Kaltim, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Pupuk Sriwidjaja. Sistem Rencana Permintaan Kelompok Akhir (e-RDKK).

Pupuk Indonesia akan selalu mematuhi semua peraturan yang berlaku terkait penyaluran pupuk bersubsidi. Misalnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 / M-DAG / PER / 4/2013, yang mengatur tentang pembelian dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian secara nasional dari baris pertama hingga baris keempat. Dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pembagian dan Harga Eceran Maksimum Pupuk Bersubsidi dari Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2020. — “Kedua aturan ini dengan jelas mengatur tentang syarat, kewajiban dan tanggung jawab produsen, distributor, distributor atau pengecer untuk pupuk bersubsidi HET. Aturan ini harus dipatuhi saat mendistribusikan pupuk bersubsidi kepada petani. Sebagai produsen, kami berkomitmen untuk Untuk memenuhi regulasi yang berlaku, termasuk aturan terkait aturan distribusi berbasis e-RDKK, ”ujarnya. Kementerian Pertanian meminta agar penipuan diminimalisir untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi secara lebih spesifik. Selain itu, sistem ini juga diyakini dapat mencegah duplikasi data dari penerima hibah.

“Dengan begitu tugas pengalokasian dan pengawasan Pupuk di Indonesia bisa lebih optimal, dan yang terpenting subsidi bisa lebih tepat sasaran,” ujarnya. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *