TRIBUNNEWS.COM-Menteri Desa, Daerah Miskin, dan Imigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan, sisa dana desa untuk Program Kerja Tunai Intensif (PKTD) akan mencapai Rp 41 miliar. — Sebelumnya, Dana Desa fokus pada pengelolaan Covid-19 dan bantuan langsung tunai (BLT).

“Usai penyelenggaraan BLT, kami akan fokus pada dana desa yang masih bisa digunakan di desa-desa sekitar Rp 41 triliun. Diperkirakan Menteri Harim akan mengadakan rapat virtual di Jakarta pada Selasa, 28 Juli 2020. Konfrensi pers menyebutkan hal ini juga ditujukan untuk arus pendatang ke desa, kata Menteri Halim, Fakta membuktikan efektif membantu menurunkan angka kemiskinan di pedesaan, sedangkan angka kemiskinan di perkotaan justru meningkat. 0,69%.

“PKTD sangat penting, karena di Covid-19 dan pedesaan, dana mulai mengalir sejak akhir Januari. Saat itu kami fokus pada PKTD. Dr Honoris Causa dari UNY mengatakan bahwa akibatnya pada Maret 2020 kemiskinan akan berkurang.

Baca: Tenaga Kerja Tunai Pedesaan, Mesin Pemulihan Ekonomi Pedesaan Menteri mengatakan hingga 27 Juli 2020, rencananya sudah menyerap 785.845 laki-laki dan 54.870 perempuan. – “Nah, upah tenaga kerja yang dikeluarkan PKTD berdampak pada daya beli dan pengentasan kemiskinan di pedesaan,” ujarnya. — Bacaan: Mantan Menteri Keuangan mengusulkan kenaikan BLT menjadi Rp 1 juta untuk menanggulangi Covid-19

Ia melanjutkan, instruksi sentralisasi penggunaan dana desa untuk PKTD tertuang dalam surat edaran menteri desa, pada yang lemah Pembangunan wilayah dan Rencana Pemukiman Kembali Nomor 15 Tahun 2020 melibatkan kerja tunai dalam jumlah besar di desa dan pemberdayaan kekuatan ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Jadi, untuk PKTD ini tujuan kita intinya untuk meningkatkan daya beli, memperkuat bisnis BUMDes dan meningkatkan ketahanan ekonomi desa,” ujarnya. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *