Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Hingga September 2020, Administrasi Kelautan Kementerian Perhubungan telah menyelenggarakan program padat karya di 30 provinsi, 103 kabupaten / kota dan 97 Satker / UPT, menyerap 3.289 tenaga kerja dan mencapai padat karya. Jenis anggaran sebesar 6.176,2 miliar rupiah (83,50%), dan total biaya gaji 5,122 miliar rupiah (77,87%).

Provinsi yang melaksanakan rencana tersebut antara lain Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bangkulu, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah , Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawes Selatan Pulau Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. kat, melalui kegiatan swakelola dan pembangunan padat uang, meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat serta menciptakan lapangan kerja. Kementerian Perhubungan melalui Administrasi Umum Angkutan Laut telah merumuskan total anggaran sebesar Rp 73,971 miliar untuk kegiatan padat karya yang mampu menyerap 3.652 tenaga kerja dan target upah Rp 6,577 miliar. R. Agus H., Direktur Jenderal Industri Pelayaran, Rabu (14/10).

Selain itu, program padat karya telah diluncurkan untuk meningkatkan infrastruktur melalui partisipasi masyarakat di tingkat daerah untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi. Untuk mengurangi pengangguran, setengah pengangguran dan jumlah orang miskin selama pandemi Covid-19.

Dirjen Agus menjelaskan pelaksanaan kegiatan kerja intensif ini sesuai dengan Peraturan Federal Meksiko No. 73 PM 73. Menteri Perhubungan tahun 2018 tentang pelaksanaan rencana ketenagakerjaan intensitas tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Diantaranya beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana operasi pelabuhan, pemeliharaan pemel sarana navigasi, pembangunan sarana pelabuhan dan Rehabilitasi dan pembangunan serta pemulihan fasilitas navigasi.Selain itu, dijelaskannya pelaksanaan intensif dari rencana proyek tersebut mengutamakan penggunaan tenaga kerja dan bahan / bahan baku dari masyarakat sekitar sehingga dapat menyerap tenaga kerja untuk tenaga kerja, dan untuk mereka yang terlibat dalam kegiatan padat karya. Penduduk desa memberikan penghasilan. Pekerja yang terlibat juga merupakan pekerja yang direkrut dari penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin di sekitar kegiatan infrastruktur padat karya.Kondisi ini memenuhi kriteria saya untuk pendaftaran sebagai pekerja padat karya. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang produktif berbasis pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja dan teknologi lokal untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan mengurangi stunting. – “Kami berharap Program Perjalanan Dermaga yang dilaksanakan oleh Administrasi Umum Angkutan Laut dapat mendukung kebijakan pemulihan ekonomi nasional, khususnya pemberdayaan masyarakat yang terkena pandemi Covid 19, sehingga dapat berdampak langsung kepada Dirjen Agus. , Komunitas Unskilled juga dapat membangkitkan aktivitas sosial dan ekonomi di masyarakat.

Sebagai acuan, Kementerian Perhubungan terus berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat dengan meningkatkan kapabilitas masyarakat.Pemimpinan Presiden Jokowi Tingkat tersebut meyakini bahwa pelaksanaan program padat karya harus dipercepat dan ditingkatkan guna menciptakan lapangan kerja dan menjaga daya beli penduduk. Region (*).

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *