TRIBUNNEWS.COM-Traffic Separation System (TSS) Selat Sunta dan Selat Lombok diresmikan hari ini (7 Januari 2020).

Berbagai langkah dan persiapan pelaksanaan TSS di dua selat tersebut dilakukan oleh Kementerian Perhubungan.

Sebelumnya, Administrasi Umum Perhubungan Laut menerbitkan Standar Prosedur Operasi (SOP) sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan dan Kelautan: KP.531 / DJPL / 2020 dan KP. 533 / DJPL / 2020 Standar Prosedur Operasi (SOP) Petugas Patroli Negara dalam Penegakan Hukum di Bidang Keselamatan Lalu Lintas Jalan, sebagai bagian dari rencana pemisah lalu lintas Selat Da He dan Lombok. TSS Selat Lombok-Merumuskan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk melaksanakan rencana pemisah lalu lintas baru dalam pemberitahuan IMO COLREG.2 / Circ.74 dan ketentuan SN.1 / Circ.337 tentang pengecualian pemisah lalu lintas pada 14 Juni 2011 Tindakan rute di luar instalasi.

International Maritime Organization (IMO) telah mengadopsi peraturan ini dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2020, serta melaksanakan Keputusan Menteri Perhubungan KM pada Selat Lombok sepanjang 129 dan 130 kilometer dan lainnya pada tahun 2020. Sistem jalan Selat memastikan penegakan dua TSS.

Baca: Kementerian Perhubungan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama menggalakkan implementasi TSS dan Selat Lombok melalui SMS

– oleh Direktur Pengawal Laut dan Pantai (KPLP) Ahmad di Jakarta, Rabu (1/7/2020) .

Ahmad menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kewajiban untuk memastikan kelancaran, keamanan, tertib dan kenyamanan navigasi sehingga lalu lintas laut dapat melayani negara dan internasional. Kepentingan adalah operasi yang aman, lancar dan tertib. Kapal dan perlindungan lingkungan laut di “Selat Tai dan Selat Lombok.

” Kapal yang memiliki pelanggaran terkait lalu lintas di jalur TSS, yang berbahaya dan dapat menyebabkan kecelakaan di area TSS, akan lewat Penegakan dilakukan dengan cara sebagai berikut: denda yang diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ”kata Ahmed. Menurut informasi dari VTS, jalur TSS dilanggar. Setelah itu, pos patroli kapal nasional KPLP diduga melanggar TSS Kapal-kapal di jalur tersebut berkomunikasi sambil mengamati radar kapal patroli nasional, AIS, peta laut dan GPS, sekaligus menginformasikan adanya pelanggaran.

“Jika ada kapal yang diduga ilegal menjawab panggilan tersebut, kapten patroli nasional PLP akan melakukan inspeksi. Selama periode ini, jika kapal yang diduga melakukan pelanggaran tidak merespon panggilan tersebut, maka kapten kapal patroli KPLP nasional akan melaporkan dan mencatat kejadian tersebut kepada kapten pelabuhan setempat. Penjelasannya.

Keputusan Dirjen juga berlaku bagi mereka yang bertanggung jawab berpatroli dalam lingkup hukum di luar jangkauan pengamanan. Pangkalan PLP Kelas II Perak di Perak, termasuk Lombok, selalu berada di Selat Lombok. Di TSS, selat dari utara Laut Bali ke selatan Samudra Hindia, dan sebaliknya, adalah kapal yang mengibarkan bendera Indonesia, dari Selat Padangbai ke Gili Trawangan dan / atau Rumba, dan sebaliknya, dan dari Bali Arah utara laut pulau – Samudera Hindia bagian selatan (dan sebaliknya) – kapal berbendera asing dan sebaliknya – Selain itu, PLP Tingkat Dasar I Tanjung Priok telah bertanggung jawab atas patroli penegakan hukum di Departemen Keselamatan Jalan TSS Selat Sunda, termasuk Matahari dari Laut Jawa bagian utara Dari Selat ke Samudra Selatan lalu ke India, dan sebaliknya; untuk kapal berbendera Indonesia, dari Merak ke Bakoni, dan sebaliknya; dari utara Laut Jawa ke selatan Samudra Hindia, dan sebaliknya .—— “Saya berharap era tersebut dimulai dengan penerapan TSS dan TSS. Lombok saat ini dan berbagai persiapan yang telah dilakukan KemeSebelum diberlakukannya TSS by Perhubungan, lalu lintas darat dan laut dapat dilakukan dengan aman, lancar dan tertib untuk meningkatkan keselamatan navigasi dan melindungi lingkungan laut kedua selat tersebut ”, pungkas Ahmed. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *