TRIBUNNEWS.COM-Guna mewujudkan pelayanan publik yang prima, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada warga Nusa Tenggara Timur (NTT), Kementerian Perhubungan membentuk Administrasi Kelautan melalui Otoritas Pelabuhan Kubang III dan Kantor Umum Otoritas Pelabuhan. Gedung pelayanan publik administrasi pelabuhan dan kantor pengawas pelabuhan. Kupon.

Aprianus Hangki, Kepala Otoritas Pelabuhan Level 3 Kuban dan Kantor Otoritas Pelabuhan, atas nama Dirjen Perhubungan Laut di Rantamar, Selasa (11/8) Gedung pelayanan publik dibuka di hadapan Komandan VII. Kapolsek NTT Kupang. , Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT, Kepala Bidang Navigasi Kubang dan Ketua Mediator Indonesia mewakili NTT.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, BMKG Kupang, Kepala Dinas Imigrasi dan Kepabeanan Dinas Kesehatan Pelabuhan NTT.

Dalam sambutannya, Hangki mengatakan: Penyediaan sarana dan prasarana bangunan pelayanan publik di bidang angkutan laut (termasuk Nusa Timur) Provinsi Tenggara (Provinsi Tenggara) mencerminkan komitmen dan upaya Direktorat Jenderal Kelautan Kementerian Perhubungan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat sebagai pelayanan dasar. Orang-orang ini, terutama mereka yang diuntungkan dari industri pelayaran di Nusa Tenggara Timur, sangat ingin memberikan layanan yang berkualitas berdasarkan nilai-nilai pelayanan, integritas dan keamanan. Kata Hangki. Pelayanan yang didasarkan pada nilai-nilai pelayanan, integritas, dan keselamatan juga sejalan dengan peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia bernomor PM. Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumen Kementerian Perhubungan, bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Artinya, pelayanan yang transparan, efisien dan efektif, bertanggung jawab dan bertanggung jawab.Selain itu, Hangki mengatakan penyediaan kantor Kupon KSOP III didorong oleh utilitas umum yang disediakan oleh penyelenggara negara, khususnya KSOP III. Mirip dengan Coupon, namun masih perlu pembenahan, dan dinilai kurang memuaskan bagi masyarakat.Kedepannya akan ada gedung utilitas publik yang bisa memberikan pelayanan cepat melalui prosedur yang tidak berbelit-belit, lebih diskriminasi, dan pelayanannya Transparan Melalui arahan keseluruhan KSOP III angkutan laut, Kupang membuka koridor baru bagi organisasi pelayanan, dan masyarakat akan dikelola secara lebih profesional, sehingga Hangki mengatakan: “Untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. “Hangki juga menyampaikan pada kesempatan kali ini Indonesia masih menghadapi pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pengelolaan gedung pelayanan publik KSOP III di Kupon juga akan mengacu pada masa adaptasi kebiasaan baru yaitu dengan tetap melaksanakan perjanjian kesehatan Covid-19. Untuk mencegah penyebaran virus. Demi keselamatan kita.

“Karena itu, saat masih menghadapi pandemi Covid-19, kita semua harus tetap beroperasi sesuai kebiasaan baru dan mengikuti protokol kesehatan Covid-19. Yaitu dengan selalu menjaga kebersihan, sering mencuci tangan, selalu memakai masker, serta menjaga jarak fisik dan sosial.

Pada kesempatan yang sama, dalam rangka meningkatkan keselamatan navigasi di Pelabuhan Kupang, sebanyak 89 lintasan kecil diserahterimakan secara simbolis ke Dinas Perikanan Laut Provinsi untuk kapal dengan tonase kurang dari 7 gros (diserahkan secara simbolis ke NTT). Kantor, PT telah berdiri sebanyak 65 unit. Putra Unggul milik Kementerian Kelautan dan Perikanan Kota Coupeng maksimal 4 unit dibangun oleh CV. Yana berafiliasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor dan 20 unit dibangun oleh CV Unit. Karya Elisa. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *