TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Perhubungan telah melakukan berbagai persiapan sebelum penerapan TSS (Traffic Separation Plan) di Selat Sunda dan Selat Lombok pada 1 Juli 2020. Salah satunya adalah meja latihan (23/6) yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan hari ini di Kantor Bappeda Kecamatan Tanjung Pruek, melibatkan banyak instansi terkait.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (Budi Karya Sumadi) menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan rekor sejarah baru di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan pertama di dunia dengan jalur laut kepulauan (mis. Peta pemisah jalur laut atau TSS Selat Sunda dan Selat Lombok).

Sukses menjadi kebanggaan Indonesia, khususnya Kementerian Perhubungan, atas usul Administrasi Maritim IMO untuk mempertahankan TSS, telah melakukan pentas pentas di arena Selat dan Selat Lombok selama lebih dari dua tahun. -Dalam tabletop exercise ini, berbagai instansi terkait antara lain Kementerian Perhubungan, Departemen Koordinasi Penanaman Modal dan Kemaritiman, Bakamla, Barthanas State, Badan Intelijen Negara (BIN), POLAIRUD dan instansi lainnya bersama-sama melakukan kegiatan di TSS. Di bidang keselamatan jalan Selat Sunda, dalam proses perencanaan patroli dan operasi penegakan hukum, tercantum rencana komunikasi dan pergerakan kapal milik negara.

“Tujuannya untuk melakukan operasi patroli dan penegakan hukum sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, kata Kepala Korps Marinir dan Penjaga Pantai, Ahmed, Selasa (23/6).

Ahmed mengatakan, Selat Sun Da dan TSS Selat Lombok telah resmi dilaksanakan oleh IMO yang merupakan kanal kepulauan Indonesia dalam KLA) I dan II. Ahmed mengatakan: “Kawasan ini sangat padat, dan kebebasan lintas kapal asing juga sangat padat. . “Ia menegaskan, pelaksanaan Sun TSS TSS merupakan upaya pemerintah untuk memastikan keselamatan lalu lintas laut sebagai sarana pengamanan lingkungan laut. Dalam pekerjaannya ini, Kementerian Perhubungan akan mengerahkan 6 (enam) patroli KPLP. Kapal-kapal tersebut digunakan untuk menjalankan tugas penegakan hukum maritim, meliputi penyelidikan, identifikasi, penuntutan, penangkapan, pemeriksaan dan penyidikan, hingga penyidikan tersebut sesuai dengan prosedur yang benar yang ditentukan oleh undang-undang. Keenam kapal patroli tersebut adalah KN Trisula P.111, KN Alugara P.114, dan KN Clurit. P-.203, KN. Cundrik P.204, KN Dagger P.205 dan KN. Jembio P .

Pada saat yang sama, Direktur Navigasi Hengki Angkasawan mengungkapkan, pihaknya akan menyiapkan aspek navigasi, seperti Vessel Traffic Services (VTS) Penyiapan sarana dan prasarana, alat bantu navigasi laut (SBNP), peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). VTS dan penyiapan panduan navigasi.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap instansi terkait mengikuti ketentuan hukum. Memberikan koordinasi dan komunikasi yang sistematis dan komprehensif, karena kita tidak bisa bekerja sendiri untuk menjaga lingkungan laut di perairan laut Indonesia, “kata Hengki.

Pakar dari Menteri Reformasi Hukum dan Birokrasi Umar Aris Kementerian Perhubungan juga turut serta dalam acara tersebut. Personel dan pejabat serta staf instansi dan pemangku kepentingan terkait, seperti Kementerian Kelautan, Bakamura, Bassanas, BIN, POLAIRUD, dll. Selain itu, Kementerian Perhubungan akan berada di Kota Banten pada 27 Juni 2020. Pelabuhan Merak mengadakan pelatihan persiapan apel / basah. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *