TRIBUNNEWS.COM-Administrasi Umum Angkutan Laut Kementerian Perhubungan mengklaim kapal-kapal yang melewati Traffic Separation System (TSS) di Selat dan Selat Lombok tidak dipungut biaya apapun. Wilayah Indonesia khususnya wilayah pada jalur ALKI telah diatur oleh hukum internasional dan peraturan perundang-undangan nasional. Pada tahun 2002, hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam pelaksanaan hak jalan melalui jalur laut kepulauan yang telah ditentukan. -Diblokir oleh negara pantai. Selain itu, “United Nations Convention on the Law of the Sea” juga mengatur bahwa kapal asing yang melintasi perairan wilayah nasional tidak dikenakan biaya transit, “kata Direktur Navigasi Hengaki Ankasawan di Jakarta (20/6). , “Konvensi Hukum Laut” juga menetapkan bahwa hanya kapal asing di perairan lintas batas yang dapat dibayar untuk layanan tertentu yang mereka sediakan.

Layanan khusus ini, seperti layanan mengemudi sukarela, layanan pertukaran awak, bahan bakar dan air minum Pengisian bahan bakar, penyimpanan material dan pengelolaan sampah, serta pemeliharaan dan perbaikan bawah air.

“Biaya dari biaya ini tentu saja ditentukan sesuai dengan peraturan hukum, dan Henkey menambahkan:“ Untuk semua kapal yang menerima layanan Memungut bukan pajak (PNBP) dan biaya serupa tanpa diskriminasi. “

Pada prinsipnya, TSS Sun Dazhou mengontrol rute laut Selat dan Lombok untuk tujuan meningkatkan keselamatan dan keamanan. Perkapalan juga melindungi keduanya Lingkungan laut selat padat penduduk. Dan Selat Lombok, diperlukan penelitian lebih lanjut dalam hal perdagangan, perencanaan tata guna lahan, keselamatan dan keselamatan laut.

Kita tahu bahwa TSS di negara bagian lain Matahari dan Lombok akan dilaksanakan mulai 1 Juli 2020. Atas persetujuan International Maritime Organization (IMO), Indonesia telah menjadi negara kepulauan pertama di dunia dengan TSS. Organisasi tersebut tergabung dalam ALKI (Jalur Maritim Kepulauan Indonesia) I dan ALKI II. Khusus capaian Indonesia, Kementerian Perhubungan telah bekerja keras selama lebih dari dua tahun dan mengajukan proposal TSS di negara bagian lain dan Selat Lombok agar dapat diterima oleh negara anggota IMO. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *