TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk mempercepat pemutakhiran data perlindungan sosial secara komprehensif oleh pemerintah kabupaten / kota (Pemda). Melalui SKB ini, diharapkan kualitas pemutakhiran data dapat ditingkatkan dan tujuan rencana penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran.

Hal tersebut dijelaskan dalam SKB Menteri Keuangan, Menteri Sosial dan Menteri. Nomor internal: 360.1 / KMK / 2020, nomor: Januari 2020, nomor: 2020 460-1750, melibatkan regulasi yang rencananya akan disahkan oleh pemerintah daerah pada 28 Juli 2020 untuk mempercepat pemutakhiran data perlindungan sosial yang komprehensif. -Mensos Juliari P. Batubara menyambut baik keluarnya peraturan ini. Sebab selama ini pemutakhiran data menjadi isu utama, terutama dalam berbagai program pembangunan perlindungan sosial.

“Saya menyambut baik keluarnya SKB ini. Selama ini masih terdapat kendala pemutakhiran data yang menjadi tantangan dalam mengalokasikan berbagai bantuan kepada penerima bantuan. Menteri Sosial Juliari mengatakan di Jakarta (09/08), Pengertian bansos yang “tidak tepat sasaran” karena proses pemutakhiran data yang belum optimal merupakan kewenangan bupati / pemerintah kota, hal tersebut tertuang dalam pasal 8, 9, dan 10 UU no 8. 13 / Pada tahun 2011 (yang bersifat mandatory), pemutakhiran data merupakan proses multi level yang dilimpahkan kepada pemerintah kabupaten / kota-misalnya, Pasal 8 menyebutkan bahwa verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh sumber potensial dan Sumber perlindungan sosial untuk jalan, jalan, atau perkampungan.

“Karena itu, Kemensos tidak langsung mendata. Misi Kementerian Sosial adalah menentukan data bagi kecamatan untuk melakukan proses pemutakhiran data. Masalahnya, kata dia, masih ada pemerintah kabupaten / kota yang terlewat atau tidak aktif melaksanakan pemutakhiran. “-Di sisi lain, Kementerian Sosial tidak memiliki kewenangan langsung kepada pemerintah kabupaten / kota. Oleh karena itu, diharapkan dengan kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam proses pemutakhiran data lebih efektif dalam mendorong dan meningkatkan kegiatan daerah / kota .– –SKB mengemukakan bahwa pemutakhiran DTKS merupakan salah satu strategi agar rencana penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran.Pemutakhiran data dilakukan secara berkala oleh pemerintah daerah minimal 1 (1) kali dalam 1 (satu) tahun.

Tentang kewenangan kementerian Keputusan bersama tersebut secara jelas menyebutkan bahwa ruang lingkup tanggung jawab Kementerian Sosial adalah menyiapkan data jaminan sosial (DTKS) yang lengkap sebagai basis data awal pemutakhiran data, menyiapkan sistem pemutakhiran DTKS melalui SIKS-NG, dan menentukan hasil pemutakhiran DTKS yang dilakukan oleh pemerintah daerah. , Dan menyampaikan peraturan Kementerian Dalam Negeri.

Tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri untuk memberitahukan kepada seluruh pimpinan daerah harus segera mengkinikan DTKS sesuai dengan pengelolaan data Kementerian Sosial, dan mendorong pemerintah kabupaten / kota untuk mengaitkan DTKS dengan KTP penduduk Pencocokan nomor.

Tugas dan fungsi Kementerian Keuangan antara lain mengevaluasi pemutakhiran DTKS dan mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah melalui kebijakan fiskal. N Mengacu pada peraturan perundang-undangan untuk memberikan sanksi terhadap penyaluran dana transfer masyarakat.

“Oleh karena itu, SKB ini Memberikan sanksi atas dana transfer publik yang tidak dialokasikan kepada pemerintah daerah dan aktif melakukan pemutakhiran data. Kata Menteri Sosial.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *