JAKARTA, TRIBUNNEWS.COM-Menjelang perayaan Idul Fitri 2020, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengingatkan kontraktor untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) tepat waktu. Untuk pekerja / buruh paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan, ”kata Menaker Ida Fauziyah, Senin (11 Mei 2020) saat berkoordinasi dengan Kepala Kantor Sumber Daya Manusia Republik Indonesia melalui rekaman video di Jakarta. Peraturan Menteri Sumber Daya Manusia Republik Indonesia (2016) No. 6 tahun tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi satu atau lebih pekerja di perusahaan).

Permenaker adalah gaji yang diperoleh dari ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015.

“Kontrak Tertunda Kontraktor yang membayar THR keagamaan kepada pekerja / buruh akan dikenakan denda, sedangkan pengusaha yang tidak membayar THR dapat dikenakan sanksi administratif hingga perusahaan diberhentikan sebagian. “Menteri Ketenagakerjaan .. Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan juga mengeluarkan surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, bernomor: M / 6 / HI.00.01 / V / 2020, perihal pelaksanaan THR keagamaan 2020 di perusahaan. Saat pandemi Covid-19 (selanjutnya disebut THR SE).

Melalui edaran ini, para gubernur di seluruh Indonesia dihimbau untuk memastikan bahwa perusahaan membayar THR religius pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Semangat edaran ini Ini mendorong dialog antara pengusaha dan pekerja untuk mencapai kesepakatan. Jika seorang pengusaha tidak dapat membayar THR, hal ini tidak menghilangkan kewajiban pemberi kerja untuk membayar THR agama.

Kontraktor yang menunda pembayaran THR religius akan dikenakan denda 5%. Denda tersebut diberlakukan untuk mengatur kesejahteraan pekerja / pekerja, dan tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR keagamaan pekerja / pekerja.

Jika perusahaan tidak dapat membayar THR dalam waktu yang ditentukan, menurut peraturan perundang-undangan, solusi harus diperoleh melalui proses dialog antara pemberi kerja dan pekerja / pekerja.

“Proses dialog dilakukan secara bersahabat, berdasarkan laporan keuangan internal yang transparan. Perusahaan telah mencapai kesepakatan dengan itikad baik,” ujar Menteri Sumber Daya Manusia. Setuju dengan hal-hal berikut: (1) Perusahaan tidak dapat membayar THR secara penuh pada waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan THR dapat dicicil; (2) Perusahaan tidak dapat membayar THR. Setiap saat sesuai peraturan perundang-undangan, pembayaran THR dapat ditunda Dengan batasan waktu yang disepakati, dan (3) waktu dan cara pembayaran THR keagamaan yang tertunda. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *