TRIBUNNEWS.COM-Profesor Rully Indrawan, Menteri Koperasi dan UKM, menegaskan parpolnya (pemerintah) harus menerbitkan rencana koperasi yang benar-benar bisa membantu anggota yang tidak bisa membayar pinjaman karena memang terkena pinjaman. Bencana virus Covid-19. -Rencana rencana pertama adalah melonggarkan perbankan dan LPDB KUMKM sebagai pinjaman koperasi. Kedua, program pinjaman khusus bagi koperasi yang menghadapi kesulitan likuiditas akibat kebijakan internal yang longgar atau karena keluarnya kebijakan baru untuk membantu anggota yang usahanya terkena bencana virus Covid. 19.

Ketiga, koperasi membebaskan objek terkait dari pajak. Keempat, mencegah pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan sepihak yang merusak kredibilitas dan keberlangsungan koperasi, jelas Profesor Luli saat dilepasliarkan di Jakarta, Minggu (29/3). Siapapun, termasuk pemerintah. Dia berkata: “Jangan pernah memanfaatkan situasi ini sendiri.” -Professor Rully menunjuk koperasi simpan pinjam (KSP) dengan pemilik dan pelanggan yang sama. Karena itu, lanjut dia, kebijakan pelonggaran atau penundaan pembayaran ditentukan oleh mekanisme keanggotaan konferensi. Profesor Rully mengatakan: “Terserah anggota untuk memutuskan apakah suatu kebijakan menguntungkan koperasi.” Pada saat yang sama, General Manager LPDB KUMKM Supomo menjelaskan bahwa pihaknya sudah mulai menghitung atau mengkaji ulang apa yang dilakukan Presiden Yokowi. Kata. “LPDB akan mementingkan koperasi sebagai mitra mitigasi. Misalnya restrukturisasi terkait masalah pembayaran yang tertunda,” kata Supomo. -Untuk Supomo, LPDB dapat terus memikirkan relaksasi berdasarkan kerja yang dilakukan OJK. “Jangan khawatir, kita pertimbangkan bersama mitra kita. Untuk situasi seperti sekarang ini, tidak ada keuntungan yang tidak masuk akal. Intinya, LPDB siap membuat mitranya lebih fleksibel,” pungkas Supomo. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *