TRIBUNNEWS.COM – Administrasi Umum Transportasi Maritim dari Kementerian Transportasi dan PT Sarana Abadi Lestari telah menandatangani perjanjian untuk melakukan kerja sama komersial di bidang penyediaan dan / atau layanan pelabuhan di terminal publik PT Sarana Abadi Lestari di pelabuhan Samarinda, disetujui oleh pemerintah dan entitas komersial pelabuhan Mekanisme konsesi. — Dalam hal ini, melalui mekanisme nominasi yang dijelaskan dalam perjanjian, suatu konsesi dapat diberikan kepada badan usaha pelabuhan (BUP) untuk penyediaan dan / atau kegiatan layanan pelabuhan. — Dalam keadaan demikian, Menteri Perhubungan Republik Indonesia telah memberikan hak konsesi kepada Terminal PT Sarana Abadi Lestari untuk penjualan Terminal PT Sarana Abadi Lestari, dan memerintahkan pengenalan Terminal Umum PT Sarana Abadi Lestari dalam bentuk kesepakatan Operasi layanan pelabuhan. Kapten KSOP Kelas II Samarinda Dwi Yanto mengatakan: “Arinda memberikan hak kepada PT Sarana Abadi Lestari PT untuk menyediakan layanan pelabuhan di areal konsesi sesuai dengan perjanjian dan peraturan konsesi.” Perjanjian konsesi Samarinda, Rabu (17) /6).

Kapten Dwi Yanto menjelaskan pengoperasian pelayanan pelabuhan terminal umum PT Sarana Abadi Lestari di pelabuhan Samarinda telah sesuai dengan ketentuan Indian National Port Plan (RIP) sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP. Menurut Resolusi No. KM 28 tanggal 7 Juni 2006 dari Kementerian Transportasi, Resolusi No. 432 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Negara dan Rencana Induk Pelabuhan Samarinda. Ruang lingkup perjanjian konsesi meliputi: Dalam hal lain, kantor KSOP Kelas II Samarinda memberikan PT Sarana Abadi Lestari konsesi untuk menjalankan bisnis, operasi dan pengembangan pelabuhan di area konsesi dalam periode konsesi yang diatur, dan untuk menentukan PT Sarana Abadi Subdivisi dan objek perjanjian konsesi yang dilakukan oleh Lestari, serta pelaksanaan persiapan, regulasi dan pengumpulan layanan penetapan harga pelabuhan di area konsesi didasarkan pada prinsip-prinsip panduan berikut: tarif layanan pelabuhan yang diatur dalam peraturan Menteri Perhubungan.

“Selain itu juga mengatur pembayaran penerimaan konsesi dari PT Sarana Abadi Lestari kepada kantor KSOP Klas II Samarinda untuk menetapkan layanan pelabuhan penerimaan negara non fiskal (PNBP) dan mutasi Kapten Dwi Yanto Menjelaskan: “Jika masa konsesi berakhir, aset milik PT Sarana Abadi Lestari akan dialihkan ke kantor KSOP Kelas II di Samarinda.

Pelaksanaan kegiatan Waralaba di PT Terminal. Sarana Abadi Lestari yang berlokasi di pelabuhan Samarinda, penghitungan hak waralaba telah dilakukan dan ditinjau oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diwakili oleh Provinsi Kalimantan Timur Konsesi ini berlaku selama 37 tahun dan royalti 5% per tahun.

Sebagai acuan, PT, sebelumnya, Sarana Abadi Lestari berdasarkan SK Dirjen Kelautan BX-308 / PP00 8 tanggal 19 Juni Persetujuan atas dukungan lingkungan kerja terminal itu sendiri dan kepentingan kepentingan Pelabuhan Samarinda dalam pengoperasian terminal dengan kepentingannya sendiri, batubara pada tahun 2015. Sarana Abadi Lestari .

Tujuan penandatanganan kontrak konsesi adalah untuk menyediakan dan / Atau jasa kepelabuhanan untuk meningkatkan kualitas, efisiensi dan efektivitas operasi pelabuhan, serta untuk meningkatkan penerimaan negara dengan membayar pendapatan konsesi. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).). (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *