TRIBUNNEWS.COM-Agar angkutan kapal dapat melayani kepentingan nasional dan internasional secara aman, lancar dan tertib, pemerintah telah menerapkan Traffic Separation System (TSS) di Selat Data dan Selat Data Pulau Longta pada 1 Juli. Keputusan 2020-Keputusan No. KM 130 Tahun 2020 tentang Menteri Perhubungan, Peraturan Tata Jalan Selat Satta, dan Keputusan No. KP Direktur Administrasi Umum Angkutan Laut, mengatur tentang mekanisme penegakan hukum dan pengawasan TSS di Selat Sun Dar. 531 / DJPL / 2020 Seputar Prosedur Operasi Standar Kapal Patroli Nasional di Kawasan Mengenai Penegakan Hukum Bidang Keselamatan Jalan TSS di Selat Dahai. – Baca: Covid-19 Kemenhub mengekspos sejumlah pegawai mengosongkan Kantor Administrasi Umum Angkutan Darat

di atas Atas dasar prinsip mekanik tersebut diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara wilayah navigasi dan pangkalan pesisir – oleh karena itu, Administrasi Umum Angkutan Laut Kementerian Perhubungan menyelenggarakan forum untuk menjalin kerjasama dan hubungan koordinasi serta menyamakan pandangan para pejabat di lapangan. Terutama pengawasan dan penegakan hukum di kawasan Selat TSS da Ta. Forum tersebut dilaksanakan di Jakarta pada Kamis (2020/7/7). Sumber terkait pengawasan dan penegakan hukum yaitu TNI BAIS dan Kantor PPNS Polri Korwas, serta arahan navigasi pembicara dan penyampaian KPLP pada selat data TSS Dokumen yang menerapkan peraturan jalan raya. Dalam sambutannya di Acara Bimbingan Teknis Penegakan Hukum Industri Perkapalan Jakarta, Kepala Dinas Kelautan dan Pantai (KPLP) yang diwakili oleh Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Keamanan Cabang Fourmansyah memberikan sambutan.

Fourmansyah menjelaskan mekanisme penegakan hukum yang tertuang dalam Keputusan Menteri melalui hubungan dan keputusan Dirjen, termasuk kapal patroli KPLP yang menemukan kapal yang diduga melanggar jalur TSS berdasarkan informasi VTS. Pada saat yang sama, gunakan radar, AIS, grafik dan GPS untuk observasi.

“Jika kapal yang diduga melanggar menjawab panggilan, petugas patroli akan memeriksa kapal yang diduga kriminal tersebut. Selama periode ini, jika kapal tidak menjawab panggilan tersebut, kapal patroli akan melaporkan kejadian tersebut dan melapor ke porter setempat selama beberapa menit. Kata Fourmansyah.

Baca: Optimalkan Rencana Tol Laut, Kemenhub Siapkan Transportasi Ternak dan Logistik menuju Idul Adha (Idul Adha) 1441 H

Ia berharap forum yang diselenggarakan dapat semakin memperkuat Kawasan Pelayaran Tanjung Prok (SROP / VTS Banten), KSOP I Banten, hubungan koordinasi yang baik antara KSOP Tingkat IV Bakauheni dan Pangkalan PLP Tingkat I Tanjung Priok. Senada dengan itu, Adi Afandi, Kepala Bidang PPNS dan Intelijen Pimpinan KPLP, menyatakan bahwa penerapan teknologi yang diusulkan merupakan sarana untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan kinerja aparat Ditjen Hubla dalam pengawasan dan penegakan hukum (khususnya di Sunda). Selat. “Dalam kecelakaan lalu lintas, Kementerian Perhubungan menginstruksikan truk untuk memasang peralatan RUP -“ Selain itu, forum juga harus meningkatkan kualitas pejabat Tata Usaha Umum Angkutan Laut untuk memberikan pengawasan dan penegakan hukum kepada departemen. Angkutan laut, serta untuk meningkatkan semangat dan etika profesional para pejabat Tata Usaha Umum Perhubungan Laut, khususnya dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum di lapangan, khususnya dalam pengangkutan aman TSS di Selat Sunda, ”ujar Adi.

Selain itu, kata Adi. : “Saya berharap dokumen-dokumen yang telah disahkan oleh juru bicara tersebut dapat bermanfaat bagi pejabat di kedua sisi Selat Taiwan dalam menjalankan fungsi dan fungsinya di bidang pengawasan dan penegakan hukum Selat. Anggota TSS Sunda “

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *