TRIBUNNEWS.COM-Administrasi Umum Angkutan Laut Kementerian Perhubungan secara resmi menutup keadaan darurat untuk mencegah tumpahan minyak di anjungan lepas pantai YYA-1 Pertamina Hulu Energi Northwest Java (PHE ONWJ). Perwakilan dari Administrasi Umum Angkutan Laut, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) PTK Migas hadir. Pertamina (Persero), PT. Pertamina Hulu Energi, Manajer Umum PT. PHE ONWJ, Kantor Wilayah Navigasi Tanjung Pluck, Pangkalan Penjaga Pantai dan Laut Tanjung Pluck, KSOP Kepulauan Seribu, Marenda KSOP dan perwakilan dari Biro Perhubungan Laut KPLP. — Direktur KPLP Ahmai De menuturkan, Kementerian Perhubungan digabung oleh Administrasi Umum Angkutan Laut dan PT. Pertamina dan afiliasinya bertindak cepat dan bekerja keras mengatasi kebocoran minyak dan gas di sekitar anjungan lepas pantai YYA-1 milik PHE ONWJ yang terjadi di pantai utama Jawa Karawang, Jawa Barat pada 12 Juli 2019. Menerapkan PT untuk menangani tumpahan minyak. Berdasarkan survey lokasi kami, PHE ONWJ sudah tidak ada lagi tumpahan minyak di perairan sekitar Anjungan YYA-1. Inilah mengapa kita bisa mematikan keadaan darurat, ”jelas Ahmed.

Ahmed menambahkan bahwa keadaan darurat ini sudah ditutup sejak Maret tahun lalu, namun dalam pandemi serangan Covid-19 Setelah itu, keadaan darurat baru sudah ditutup dan bisa dilaksanakan pada Juli. Ia mengatakan: “ONWJ terus menetapkan penghitungan akhir besaran santunan yang harus dibayarkan kepada seluruh warga terdampak mulai Juli / Agustus 2020. “

Ahmed mengatakan meski keadaan darurat telah ditutup, PHE ONWJ tetap akan bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melaksanakan prosedur pemulihan lingkungan.

“ PHE ONWJ telah mengembangkan fungsi lingkungan Recovery Plan (RPFLH), rencana tersebut terbagi dalam 9 tahap. Lima di antaranya telah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ahmed mengatakan: “Pada saat yang sama, empat langkah berikutnya sedang menunggu persetujuan. Rencana tersebut akan dilaksanakan mulai Agustus tahun depan.” Ahmed mengatakan, hal itu diharapkan terjadi di masa mendatang. Kemungkinan bencana tumpahan minyak. Proses ini membutuhkan sinergi dan kerjasama yang baik antara pihak-pihak terkait, oleh karena itu perlu dirancang suatu rencana tanggap bencana yang baik, dipadukan dengan latihan tanggap tumpahan minyak secara rutin, latihan pencemaran laut (Marpolex) atau dikemas dalam simulasi penanggulangan bencana laut. Latihan (Silamusdila) melibatkan sejumlah kapal milik berbagai departemen instansi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait, serta uji prosedur, jalur komando, komunikasi dan organisasi, ”kata Ahmed. Dari tingkat regional, nasional hingga internasional. — – “Untuk itu, saya mengajak semua pihak terkait untuk berpartisipasi dalam maplex nasional yang seharusnya diadakan di Balikpapan pada Agustus 2020. Selain itu, saya juga berharap agar semua pihak menyimpulkan Ahmad: “Dapat berkontribusi bagi keberhasilan senam Marpolex internasional yang semestinya diadakan di Indonesia pada 2021, atau ditunda hingga berakhir pada 2022.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *