TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan secara resmi memberikan transfer dan konsesi kepada PT. Bandau Bakau Jaya melakukan pengoperasian, pengoperasian dan pengembangan jasa kepelabuhanan Terminal Bandar Bakau Jaya di Desa Margagiri, Kabupaten Serang Kabupaten Bojonegara, Provinsi Banten.

Perjanjian ini tertuang dalam Perjanjian Pengusahaan KSOP Kelas I, Kantor Banten dan Biro Perusahaan Pelabuhan PT. Bandar Bakau Jaya (PT. BBJ) Terkait pengoperasian pelayanan pelabuhan Terminal Bandar Bakau Jaya di Pelabuhan Banten, kontrak ditandatangani oleh Victor Vikki Subroto, manajer kantor tingkat pertama KSOP Banten, dan pimpinan eksekutif PT. BBJ Jakis Djakaria dan Dirjen Perkapalan R. Agus H. Purnomo digelar di Hotel Borobudur Jakarta pada Kamis (23/7).

Menurut Dirjen Argus, pelaksanaan waralaba merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 17. Konvensi Navigasi 2008 bertujuan untuk memastikan kepastian hukum pelayanan pelabuhan komersial yang dilakukan oleh badan pelabuhan komersial (BUP) dan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi operasi pelabuhan.

“Salah satu kebijakan pelabuhan nasional adalah menghilangkan monopoli dan menciptakan peluang investasi yang lebih besar bagi sektor pelabuhan, termasuk swasta. Oleh karena itu, peran swasta dalam pengelolaan pelabuhan yang profesional sangat penting, karena jika semua pelabuhan ada Mengelola secara profesional, Managing Director Agus mengatakan dalam pidatonya: “Pasti akan memberikan kemudahan, murah dan kecepatan. “-Partai yang berkuasa menegaskan akan melanjutkan upayanya untuk menyederhanakan dan menyederhanakan perjanjian perizinan. Kontraktor pelabuhan swasta telah mempersingkat proses pengurusan konsesi.

” Dengan perjanjian ini, diharapkan perjanjian tersebut akan lebih meningkatkan layanan pelabuhan dan merangsang Perekonomian masyarakat khususnya di Provinsi Banten, dan meningkatkan penerimaan negara bukan pajak. Pendapatan konsesi diperoleh pemerintah PT. BBJ “ujarnya.

Di saat yang sama, Victor Vikki Subroto, Direktur Biro KSOP Banten Klas I, menyampaikan bahwa perjanjian konsesi berlaku sejak penandatanganan hingga 2093.

” Melalui perjanjian konsesi Victor Vikki Subroto Duo berkata: “Pemerintah akan menerima pajak 3,5% (pendapatan konsesi) setiap tahun, dan akan melakukan penilaian rutin berdasarkan fasilitas pelabuhan yang ada.” – Area konsesi adalah 180.000 meter persegi tanah reklamasi seluas 6 hektar dan aset konsesi Termasuk dermaga, jalan lintas, jembatan penyangga, lapangan panggung, trotoar, pelampung dan suar, kantor KSOP Banten, fasilitas air minum, truk pemadam kebakaran, alat bongkar muat dan peralatan kelistrikan mekanik- “semoga perjanjian perjanjian konsesi ini Dapat meningkatkan kerjasama dan menciptakan lingkungan investasi yang lebih baik di sektor pelabuhan. Dalam hal ini khususnya untuk pihak swasta, badan usaha pelabuhan PT. Ia menyimpulkan: “Bakau Jaya City”. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *