TRIBUNNEWS.COM-Arus investasi yang deras memudahkan konversi lahan pertanian di Provinsi Lampung.

Kementerian Pertanian (Kementan) dan DPRD Provinsi Lampung telah meminta kepada Pemerintah Kabupaten / Kota Lampung untuk menjaga wilayahnya. Lahan pertanian untuk menjamin ketersediaan pangan. -Kementerian Pertanian mendorong Pemerintah Provinsi Lampung dan Kota / Kota Lampung untuk membuat peta geospasial lahan pertanian. Pasalnya, dari 11 daerah yang memiliki Perda LP2B, hanya Kabupaten Lampung Selatan yang memiliki peta geospasial LP2B. Pemerintah daerah mengambil langkah preventif terbaik dengan sinergi aktif. Setelah fungsi lahan dialihfungsikan, Kementerian Pertanian akan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas verifikasi dan sinkronisasi lahan sawah serta penentuan peta perlindungan lahan sawah. Kementerian Pertanian juga terlibat dalam pengawasan dan perlindungan integrasi persawahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian dan biji-bijian berkelanjutan (LP2B) dalam Perda RTRW provinsi / kabupaten / kota.

“Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, Menteri Pertanian SYL menyatakan bahwa Perpres Nomor 59 Tahun 2019 dan peraturan turunannya dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Tahun 2013 (LP2B) tentang Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B) Perda) Peraturan No. 17.

“Pemukiman di daerah ini lahir untuk menjaga Lampung sebagai gudang gabah nasional dan untuk menjamin agar lahan pertanian tidak berkurang,” kata Mingrum Gumay.

Mingrum mengatakan bahwa daerah tersebut telah menetap Intinya melahirkan 11 perda kabupaten / kota, namun menurutnya perawatan di daerah ini lambat laun berjalan, sehingga masih ada empat daerah tanpa LP2B yang hilang di Pesawaran, Mesuji, Pesisir Barat dan Lampung Barat.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *