TRIBUNNEWS.COM-Seiring kenaikan pagu anggaran, Kementerian Sosial kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Anggota BTP III RI Achsanul menyampaikan opini WTP. Qosasi menyampaikan kepada Menteri Sosial Juliari P Coal Laporan Hasil Audit (LHP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2019. Dinas Sosial Kawan Jakarta Timur (24 Juli 2020).

Oleh karena itu, Kementerian Sosial mengikuti rapat empat kali berturut-turut dan meminta pendapat WTP. Sebelumnya, opini WTP BPK RI dikeluarkan oleh Kementerian Sosial dan melibatkan laporan keuangan tahun 2016, 2017, 2018 dan sekarang 2019. -Menteri Sosial Juliari mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Sosial atas semua pekerjaannya. Pendapat WTP kali ini sangat penting bagi Kemensos. Kemensos terus meningkatkan anggarannya terutama belanja bantuan sosial. Bahkan pada tahun 2020, anggaran Kemensos akan menjadi yang terpenting dari semua anggaran K. anggaran. /L.

“Saya mengapresiasi pencapaian ini. Dengan anggaran yang terus membengkak, kita bisa meraih dan mempertahankan predikat WTP. Menurut saya, hal ini tentunya tidak terlepas dari kerja sama yang baik dan komitmen yang kuat di semua lapisan. Masyarakat Menteri Dalam Negeri Juliari mengatakan hal ini tentunya tidak lepas dari kepemimpinan tim review BPK.

Upacara penyerahan laporan keuangan Kementerian Sosial LHP 2019 dilaksanakan di bawah naungan Protokol Kesehatan, dan juga Sekretaris Jenderal Hartono Laras. Pejabat pertama dan kedua Kementerian Sosial hadir dalam acara tersebut didampingi oleh Inspektur Jenderal Dadang Iskandar dan Eselon Menteri Sosial Juliari.

Prestasi tersebut penting karena pemerintah sedang menerapkan jaring pengaman sosial untuk mengatasi COVID-19. Hal ini sebagai bagian dari percepatan pengelolaan jaring pengaman sosial. Covid-19 dan implementasi program perlindungan sosial telah mempercepat pengentasan kemiskinan, yang berujung pada peningkatan nilai anggaran. Anggaran tahun ini Dengan tambahan bantuan sosial khusus untuk dampak Covid-19, anggaran Kementerian Sosial menjadi Rp 124,4 triliun.

“Di era pandemi, tantangan pengelolaan anggaran semakin kompleks. Menjadi begitu besar, menurut prinsip Tataker Orat, ikuti pengeluaran anggaran yang baik, dan tata kelola yang baik disinkronkan dengannya. Menteri Sosial mengumumkan: “Kebutuhan dalam situasi krisis harus cepat dan tepat.” Pendapat WTP -BPK membuktikan kualitas kerja Kementerian Sosial dan belanja tertinggi dalam sejarah. 63,42%. Menteri Sosial merekomendasikan agar rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti oleh posisinya.

Pada kesempatan yang sama, Achsanul Qosasi, anggota ketiga BP RI menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Menteri Sosial yang telah memberikan perhatian serius dan komitmen yang tegas dalam pengelolaan anggaran, penyusunan laporan keuangan dan regulasi terkait pemeriksaan. Tindak lanjut dari hasil — Semua tingkat di tingkat mini juga diakui sebagai ahli urusan sosial yang bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran dan pengungkapan yang wajar atas laporan keuangan sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal pemerintah, dan persyaratan kepatuhan peraturan. Karena BPK mengutarakan pendapatnya tentang WTP. WTP BPK bisa dibilang sukses. Tapi ke depannya kami berharap bisa bekerja sama dengan inspektur jenderal dan jajaran eselon I Kementerian Sosial agar CAP tidak hanya sebagai prestasi, tapi juga sebagai tradisi, ”kata Hartono.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *