TRIBUNNEWS.COM-Administrasi Umum Angkutan Laut Kementerian Perhubungan secara resmi menutup keadaan darurat untuk mencegah tumpahan minyak di anjungan lepas pantai YYA-1 Pertamina Hulu Energi Northwest Java (PHE ONWJ). Perwakilan dari Administrasi Umum Angkutan Laut, PTK Migas, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hadir. Pertamina (Persero), PT. Pertamina Hulu Energi, Manajer Umum PT. PHE ONWJ, Kantor Wilayah Navigasi Tanjung Pluck, Pangkalan Penjaga Pantai dan Laut Tanjung Pluck, KSOP Kepulauan Seribu, Marenda KSOP dan perwakilan dari Biro Perhubungan Laut KPLP. — Direktur KPLP Ahmai De menuturkan, Kementerian Perhubungan digabung oleh Administrasi Umum Angkutan Laut dan PT. Pertamina dan afiliasinya bertindak cepat dan bekerja keras mengatasi kebocoran minyak dan gas di sekitar anjungan lepas pantai YYA-1 milik PHE ONWJ yang terjadi di pantai utama Jawa Karawang, Jawa Barat pada 12 Juli 2019. Menerapkan PT untuk menangani tumpahan minyak. Berdasarkan survey lokasi kami, PHE ONWJ sudah tidak ada lagi tumpahan minyak di perairan sekitar Anjungan YYA-1. Inilah mengapa kita bisa mematikan keadaan darurat. Status tersebut bisa diterapkan pada bulan Juli. Ia mengatakan: “ONWJ terus menentukan penghitungan akhir besarnya santunan yang harus dibayarkan kepada seluruh warga terdampak mulai Juli / Agustus 2020.”

Ahmed mengatakan bahwa meski keadaan darurat telah ditutup, PHE ONWJ tetap Akan bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam proses pemulihan lingkungan.

“PHE ONWJ telah menyusun Rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup (RPFLH) yang terbagi dalam 9 tahap. Lima di antaranya telah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara itu, empat tahapan berikutnya sedang menunggu Disetujui, rencananya akan dilaksanakan mulai Agustus tahun depan. Ahmed mengatakan pencegahan bencana tumpahan minyak merupakan proses yang membutuhkan sinergi dan kerjasama yang baik antar pihak terkait, oleh karena itu perlu dirancang respon yang baik. Rencanakan dan gabungkan latihan tanggap tumpahan minyak rutin. Latihan pencemaran laut (Marpolex), atau dikemas ke dalam simulasi latihan manajemen bencana laut (Silamusdila), yang melibatkan banyak kapal milik lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. “Ahmed Mengatakan. “Ia juga terus menguji pelatihan Marpolex yang selalu dilakukan di semua level di tingkat daerah, mulai dari tingkat nasional hingga internasional.

“ Untuk itu, saya mengajak semua pihak terkait untuk berpartisipasi, yang diharapkan bisa berada di Bali pada Agustus 2020 mendatang. Dewan itu mengadakan Konferensi Marpulex Nasional. Selain itu, saya juga berharap semua pihak dapat berkontribusi dalam “Latihan Marpolex Internasional telah sukses yang semestinya diadakan di Indonesia pada tahun 2021 atau ditunda ke Madadang pada tahun 2022,” pungkas Ahmed (*).

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *