Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Desa, Daerah Miskin, dan Imigrasi (Kemendes PDTT) menggelar sidak (sidak) guna penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa (DD) di empat kabupaten di Provinsi Banten. Salah satu alasan dilakukannya pemeriksaan ini adalah karena Banten merupakan salah satu daerah yang penyaluran BLTnya masih 20%. Selain Provinsi Banten, lima daerah yang distribusinya masih di bawah 50% adalah Nusa Tenggara Timur (NTT) 44%, Maluku 44%, Maluku Utara 42%, Papua 20% dan Papua Barat 44%. . -Menteri Halim mengatakan, dari hasil pemeriksaan tersebut banyak ditemukan fakta bahwa hasil sinkronisasi data tidak langsung datang dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) atau Camat. Akibat keterlambatan peraturan gubernur tentang penyaluran dana desa, maka dana desa baru masuk ke rekening bank dana desa (RKDees). Dari KPPN sampai RKDes belum ada. Untuk mempercepat, ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa KPPN siap dirilis. “Bantuan sosial provinsi dan daerah (Bansos) tidak berkurang, sama dengan BLT. Dana desa 600.000 rupiah, dan BLT perlu disalurkan setelah Bansos disalurkan.

Menteri Gus mengatakan Solusi yang kami berikan adalah meminta desa untuk mengalokasikan pajak tanah desa berdasarkan data yang ditentukan dalam kajian khusus desa. Langkah selanjutnya adalah memberitahukan kepada pemerintah kabupaten apakah BLT sudah didistribusikan sehingga harus menyesuaikan jadwal dan tidak tumpang tindih. – Menteri Gus ) Juga diberitakan tentang evolusi penyaluran dana desa sejak 1 Juni 2020. Dana desa yang masuk RKDes mencapai 23 triliun rupiah Dana Program Kerja Tunai Perdesaan Intensif (PKTD) sebesar 1,4 miliar rupiah. – — Selain itu, dana desa yang digunakan untuk proyek Desa Tanggap Covid-19 mencapai Rp 2,654 miliar. Subsidi ini bertujuan untuk mencegah dan mengelola Covid-19 di tingkat OPD, karena ruang isolasi desa tersebut Siapkan untuk ini .

BLT Dana Desa

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *