JAKARTA, TRIBUNNEWS.COM-Menjelang perayaan Idul Fitri 2020, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengingatkan kontraktor untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) tepat waktu. Untuk pekerja / buruh, paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan, ”kata Menaker Ida Fauziyah, Senin (11 Mei 2020) saat berkoordinasi dengan Kepala Kantor Sumber Daya Manusia Republik Indonesia melalui rekaman video di Jakarta. Peraturan Menteri Sumber Daya Manusia Republik Indonesia (2016) No. 6 tahun tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi satu atau lebih pekerja di perusahaan).

Permenaker adalah gaji yang berasal dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 78 Tahun 2015.

“Kontrak Tertunda Kontraktor yang membayar THR keagamaan kepada pekerja / buruh akan dikenakan denda, sedangkan pengusaha yang tidak membayar THR dapat dikenakan sanksi administratif hingga perusahaan diberhentikan sebagian. “Menteri Ketenagakerjaan .. Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan juga mengeluarkan surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, nomor: M / 6 / HI.00.01 / V / 2020, perihal pelaksanaan THR religius tahun 2020 selama penyelenggaraan perusahaan. Selama pandemi Covid-19 (selanjutnya disebut THR SE).

Melalui surat edaran ini, gubernur di seluruh Indonesia dihimbau untuk memastikan bahwa perusahaan membayar THR religius pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan

“Ini Semangat sirkular memang mendorong dialog antara pengusaha dan pekerja untuk mencapai kesepakatan. “Jika kontraktor tidak bisa membayar THR, tidak menghilangkan kewajiban pemberi kerja untuk membayar THR agama,” kata Menteri Tenaga Kerja.

Kontraktor yang menunda pembayaran THR religius akan dikenakan denda 5%. Denda diberikan untuk mengatur kesejahteraan pekerja / pekerja dan tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR keagamaan pekerja / pekerja.

Jika perusahaan tidak mampu membayar THR dalam waktu yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan, penyelesaiannya harus diperoleh melalui proses dialog antara pemberi kerja dan pekerja / pekerja. Setuju dengan hal-hal berikut: (1) Perusahaan tidak dapat membayar THR secara penuh pada waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan THR dapat dicicil; (2) Perusahaan tidak dapat membayar THR. Sepanjang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, pembayaran THR dapat ditunda Dengan batas waktu yang telah disepakati, dan (3) waktu dan cara pembayaran THR keagamaan yang tertunda. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *