TRIBUNNEWS.COM-Dalam rangka kenaikan pagu anggaran, Kementerian Sosial kembali mendapatkan opini opini kewajaran tidak terkecuali (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Anggota BTP meneruskan opini III RI Achsanul Qosasi, atas nama Menteri Sosial Juliari P Coal, menyerahkan laporan inspeksi (LHP) Laporan Keuangan 2019 Kementerian Sosial (LHP) ke Dewan Kontrol Tertinggi Indonesia (BPK) di Kantor Kementerian Luar Negeri Indonesia Laporan itu disampaikan di. Kawan Kementerian Sosial Jakarta Timur (24/7/2020) .————————————————————————————————— Sebelumnya, opini WTP BPK RI telah dikeluarkan Kementerian Sosial terkait laporan keuangan tahun 2016, 2017, 2018, dan sekarang 2019. -Menteri Sosial Juliari mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Sosial atas kinerjanya yang luar biasa di semua tingkatan. Pendapat WTP kali ini sangat penting bagi Kementerian Sosial, Kementerian Sosial terus meningkatkan anggarannya, terutama belanja bantuan sosial, dan bahkan anggaran terbesar di antara semua K / L Kementerian Sosial pada tahun 2020.

“Saya menyambut baik pencapaian ini. Dengan anggaran yang terus bertambah, kita dapat meraih dan mempertahankan predikat PAP. Saya rasa hal ini tentunya tidak terlepas dari kerjasama yang baik dan komitmen yang tegas di semua tingkatan Kementerian Pertahanan. Urusan sosial khususnya Dalam hal pengelolaan anggaran yang transparan dan bertanggung jawab.Tentunya pencapaian ini tidak lepas dari positioning tim review BPK.

Penganugerahan laporan keuangan yang diserahkan LHP kepada Kemensos tahun 2019 berdasarkan kesepakatan kesehatan Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Menteri Sosial Jul iari, didampingi oleh Sekretaris Jenderal Hartono Laras, Inspektur Jenderal Dadang Iskandar, serta pejabat eselon satu dan dua Kementerian Sosial.Karena rencana perlindungan sosial yang dilaksanakan, sebagai percepatan Covid-19 Sebagai bagian dari penanggulangan dan percepatan penanggulangan kemiskinan, co-19 telah berdampak pada penerapan jaring pengaman sosial. Akibat dampak Covid-19, dengan bantuan bantuan khusus, nilai anggaran tahun ini meningkat, dan anggaran Kementerian Sosial telah mencapai Rp124. 4 triliun.

“Di era populer, tantangan pengelolaan anggaran menjadi lebih rumit. Dalam kondisi skala ini, prinsip-prinsip Tataker perlu dipatuhi, atau dilaksanakan pengelolaan anggaran yang baik sesuai dengan kebutuhan krisis. Menteri Sosial menyatakan: “Harus cepat dan tepat.” Pendapat BPK tersebut membuktikan bahwa kualitas kerja Kementerian Sosial dan tingkat pengeluaran maksimal tidak pernah mencapai 63,42%. , Menteri Sosial menyarankan agar rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti – pada saat yang bersamaan, Anggota BPK III RI-Achsanul Qosasi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Menteri Sosial atas perhatian serius dan komitmen tegasnya dalam pengelolaan dan penyusunan anggaran. Penyusunan laporan keuangan dan penyelesaian pekerjaan tindak lanjut atas hasil review.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf Kementerian Sosial yang telah melaksanakan anggaran dan anggaran. Sesuai dengan standar sistem akuntansi pemerintah, pengungkapan laporan keuangan melalui metode yang tepat telah meningkatkan sistem pengendalian intern pemerintah dan kepatuhan terhadap peraturan, sehingga BPK mengeluarkan pendapat tentang instalasi pengolahan limbah tersebut.

Hartono Laras, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, mengatakan bahwa manajemen anggaran tidak hanya harus lebih tertib (profesional, transparan, dan akuntabel), tetapi juga kinerja belanja harus lebih cepat dan lebih baik. Meminta pendapat tentang WTP BPK dapat dianggap sukses, tetapi di masa depan, bersama dengan inspektur jenderal dan staf Departemen I Eselon Sosial, kami tidak hanya berharap untuk menganggap CAP sebagai pencapaian, tetapi juga harapan kata Hartono.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *