Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Menteri Desa, Daerah Miskin dan Imigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar (Abdul Halim Iskandar) menegaskan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa (DD) Itu transparan dan diawasi langsung oleh warga. – “Seluruh proses BLT dana desa berprinsip desa yaitu desa adalah desa sehingga warga desa juga bisa mengawasi,” kata Menteri Halim, Rabu (6 Juni 2020). -Menteri Halim mengumumkan bahwa proses penetapan BLT keluarga penerima Dana Desa (KPM) berbelit-belit dan melibatkan banyak orang.

Pengumpulan data dimulai di tingkat kabupaten (RT) dengan 3 relawan pedesaan yang menargetkan Covid-19.

Hal ini dilakukan untuk mencapai mufakat dan melakukan musyawarah untuk menentukan kelayakan KPM. -Setelah itu, daftar akan dibawa ke tingkat Musyawarah Khusus Desa (Musdesus) untuk menentukan tingkat KPM desa.

Hasil mustesus ini kemudian dikirimkan ke tingkat Kabupaten / Kota untuk sinkronisasi data, sehingga jika tumpang tindih dengan jaring pengaman lain (JPS) tidak akan terjadi.

“Namun PMK berada di peringkat 50. Untuk mempercepat penyaluran BLT, Perbup tidak harus mentransfer dana dari KPPN ke rekening kas desa (RKDes),” kata Menteri Gus, panggilan akrabnya. Bagian penting dari upaya kemanusiaan terkait gejolak ekonomi akibat pandemi Covid-19.

BLT dana desa ini, masing-masing KPM (keluarga penerima) akan menerima Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan (yaitu April, Mei dan Juni).

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *