TRIBUNNEWS.COM-Menteri Desa, Daerah Miskin, dan Imigrasi Abdul Halim Iskandar (Abdul Halim Iskandar) menyatakan, jika terjadi keadaan darurat, jumlah dana desa yang dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) bisa ditingkatkan. Persentase maksimum. Oleh karena itu, peningkatan besaran alokasi persentase harus disetujui terlebih dahulu oleh bupati / walikota setempat.

“Persetujuan ini sebenarnya untuk memastikan keabsahan data. Data (BLT yang didaftarkan calon penerima dana desa) memang valid, karena manusia harus benar-benar mengutamakan hal ini”, Gu Sebagai menteri di Jakarta, hal itu diumumkan Rabu (29/4).

Kita tahu dana BLT yang dialokasikan ke jumlah desa akan disesuaikan dengan jumlah total dana desa yang diterima tiap desa pada tahun 2020. Jika total dana desa yang diterima kurang dari Rp 800 juta, alokasi BLT maksimal 25%, jika total dana desa yang diterima Rp 800 juta-Rp 1,2 miliar, alokasi BLT maksimal 30%; Jika total dana desa yang diterima melebihi Rp 1,2 miliar, tunjangan BLT maksimal 35%. Misalnya di desa-desa yang terkena dampak parah ekonomi Covid ada 19 wabah penyakit, dijelaskannya alokasi minimal 35% dari total dana desa yang diterima, dan bisa ditingkatkan lagi jika disetujui oleh bupati atau walikota. -Menteri Gus mengatakan, pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat tertentu, seperti buruh dan pekerja lepas. Masyarakat miskin yang kehilangan mata pencaharian seperti ini menjadi prioritas Dana BLT Perdesaan.

Namun demikian, ia mengingat penerima BLT Desa adalah masyarakat yang tidak mendapatkan program bantuan pemerintah lainnya (seperti harapan keluarga). Rencana (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Kartu Pra Kerja. Sarana mencari nafkah. Misalnya, karena adanya pembatasan sosial skala besar (PSBB), pengemudi tidak dapat bekerja dan tidak memiliki tabungan. Ia menjelaskan, misalnya, tukang batu dan pekerja bangunan yang tidak bisa bekerja dalam kondisi seperti itu berhak mendapatkan manfaat dari Dana BLT Desa. , Dana desa yang dialokasikan untuk BLT telah disesuaikan sepenuhnya sesuai kebutuhan.

“Misalnya di wilayah tertentu yang sebagian besar penduduknya bekerja di perkebunan tidak ada dampak ekonomi akibat Covid 19, jadi tidak perlu diberikan. Makanya kami tidak menetapkan jumlah minimal (untuk BLT mengalokasikan dana desa), dan kami hanya menetapkan batas maksimal, ”ujarnya.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *