Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Menteri Sumber Daya Manusia (Menaker) Ida Fauziyah menghimbau seluruh perusahaan / badan usaha untuk berupaya mengatasi dampak Covid-19 saat ini, dengan langkah terakhir Kebijakan Penghentian (PHK). “Situasi dan kondisinya memang sulit. Namun kini saatnya pemerintah, pengusaha dan pekerja bekerja sama mencari solusi untuk mengatasi guncangan Covid-19,” Menaker Ida memimpin conference call di Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional (LKS) di Jakarta. Kata Shi. , Rabu (04/08/2020). Menaker Ida meminta perusahaan mengambil berbagai alternatif langkah untuk menghindari PHK akibat Covid-19. Mengurangi shift kerja; membatasi / menghilangkan lembur; mengurangi jam kerja; mengurangi hari kerja; dan meninggalkan atau mengundurkan diri untuk sementara. Selain itu, Menaker Ida melanjutkan, langkah lain adalah tidak memperpanjang kontrak pekerja yang habis masa kontraknya, atau memberikan pensiun kepada pekerja yang berhak. – “Alternatif langkah ini harus dibicarakan dulu dengan SP / SB atau perwakilan pekerja. Yang bersangkutan pekerja,” ujarnya. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan per 7 April 2020, dampak pandemi Covid-19 adalah 39.977 perusahaan di-PHK dan di-PHK di sektor formal, dan jumlah pekerja / pekerja / pekerja 1.010.579 orang. Sebanyak 17.224 perusahaan yang di-PHK memiliki 137.489 karyawan / 22.753 perusahaan. Sedangkan jumlah perusahaan dan pekerja yang terkena dampak sektor informal adalah 34.453, dan jumlah pekerja 189.452. “Jumlah perusahaan yang diberhentikan dan diberhentikan sebanyak 74.430, dengan jumlah pekerja / pekerja / pekerja sebanyak 1.200.031 orang,” kata Menaker Ida. Menaker Ida menambahkan, dalam hal pencegahan PHK, pihaknya melakukan dialog dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di berbagai industri dan berdialog dengan SP / SB tentang dampak Covid-19 terhadap dunia usaha dan dunia. Kontinuitas pekerjaan pekerja / pekerja serta harapan dan perlakuan mereka. << Kementerian Ketenagakerjaan juga memberikan pedoman tentang perlindungan pekerja / pekerja dan kelangsungan usaha untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 melalui Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja n ° M / 3 / HK. 04 / III / 2020 Serta mengatasi perlindungan pekerja / buruh dan keberlangsungan aktivitas dalam kerangka Covid-19, ”kata Ida Fauziyah Langkah lainnya adalah berkoordinasi dengan Kadisnaker di berbagai provinsi di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan yang diberhentikan atau diberhentikan di daerah. “Kami juga mempercepat penerapan kartu pra kerja dengan menyasar pekerja yang di-PHK dan pekerja yang diberhentikan secara formal maupun informal,” kata Ida Fauziyah. Selain itu, Menaker Ida menuturkan, langkah lain yang dilakukan antara lain pemberian program bantuan, antara lain program infrastruktur sanitasi padat karya; penggunaan air produktif intensif. Ork; Program Kewirausahaan dan Tenaga Kerja Mandiri (TKM). Hayani Rumondang menjabat sebagai Wakil Ketua LKS Departemen Tripartit Nasional; Myra Maria Hanartani (Asisten Tripartit Organisasi Pengusaha Nasional LKS; Pudji Santoso (Asisten Tripartit Serikat Pekerja / Serikat LKS; Sekretaris Tripartit LKS Negara Aswansea); dan Tripartit Nasional LKS anggota(*).

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *