JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Pupuk (Persero), Indonesia, telah menyalurkan 5.426.509 ton pupuk bersubsidi kepada petani per 5 Agustus 2020.

Angka sebaran tersebut meliputi urea 2.482.263 ton, SP-36 385.031 ton, ZA 491.418 ton, NPK 1.733.851 ton, dan agen hayati 333.946 ton.

Wijaya Laksana, Direktur Komunikasi PT Pupuk Indonesia (Persero), mengatakan angka tersebut setara dengan 68% dari 7.949.303 ton yang dialokasikan negara pada 2020, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2020. Kata Vijaya.

“Di beberapa daerah tingkat penyerapannya sangat tinggi, misalnya Provinsi Jawa Barat 84%, Provinsi Banten dan Kalimantan Utara sudah mencapai 85%, Provinsi Sumatera Selatan 80%, dan Provinsi Sulawesi Selatan Menyumbang 76% “. Jika terjadi kekurangan atau habisnya jatah, perusahaan meramalkan kebutuhan petani dan juga menyiapkan stok pupuk tanpa subsidi di kios koran resmi. Perusahaan mencontohkan stok pupuk tak bersubsidi saat ini sekitar 759.895 ton.

“Inventarisnya bisa dibeli dari baris pertama sampai baris ketiga dan di lapak pupuk resmi. Ini yang diharapkan. Kebutuhan petani yang belum menyalurkan pupuk bersubsidi,” kata Wijaya, “Jadi, kita penuhi e- Kebutuhan petani yang terdaftar dalam RDKK. Oleh karena itu, kami dapat terus memenuhi kebutuhan pupuk petani dan menjaga produktivitas sektor pertanian. ”-Pupuk Indonesia mencontohkan stok pupuk bersubsidi dalam keadaan aman. Data perusahaan menunjukkan total jumlahnya 1.316.076 ton, yang kira-kira kurang lebih 1.316.076 ton. Lima kali lipat dari kebutuhan minimal 244.893 untuk menjaga ketersediaan pupuk bagi pertanian masyarakat. Lima anak perusahaan Pupuk di Indonesia diisi dengan pupuk, antara lain: PT Pupuk Kaltim, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda, dan PT Pupuk Sriwidjaja.

Wijaya mencontohkan Pupuk Indonesia hanya menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani, dan telah terdaftar dalam sistem elektronik rencana permintaan kelompok akhir (e-RDKK).

Pupuk Indonesia akan selalu mematuhi semua peraturan yang berlaku untuk penyaluran pupuk bersubsidi. Misalnya, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 / M-DAG / PER / 4/2013 tentang Pembelian dan Penyaluran Pupuk dari baris pertama hingga baris keempat di tingkat nasional untuk sektor pertanian. Serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pembagian dan Harga Eceran Maksimal Pupuk Bersubsidi dari Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2020. — “Kedua aturan ini dengan jelas mengatur tentang syarat, tanggung jawab dan tanggung jawab produsen, distributor, distributor atau pengecer untuk membeli pupuk bersubsidi dari HET. Keduanya harus dipatuhi saat mendistribusikan pupuk bersubsidi kepada petani. Sebagai produsen, kita berkomitmen untuk Patuhi regulasi yang berlaku, termasuk yang terkait dengan aturan distribusi berbasis e-RDKK. “Kementerian Pertanian dapat meminimalisir penipuan dan menjadikan penyaluran pupuk bersubsidi lebih tepat sasaran. Selain itu, sistem ini juga diyakini dapat mencegah duplikasi data penerima hibah.

“Dengan begitu, tugas pendistribusian dan pengawasan Pupuk Indonesia bisa lebih maksimal, dan yang terpenting bisa diberikan subsidi. Katanya. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *