JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Kisah investasi palsu berkedok koperasi Indonesia sepertinya belum berakhir. Kini, publik kembali disiksa dengan kisah tragis serupa yang disiarkan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta yang menelan biaya miliaran rupiah kepada nasabah.

Bahkan dana masyarakat yang tersimpan di KSP Indosurya Cipta pun bukan main-main, mencapai Rp 10 triliun. Alasan mereka menabung di Indosurya karena tertarik dengan tingginya tingkat suku bunga 9% hingga 12% per tahun. Suku bunga simpanan jauh lebih tinggi dari suku bunga simpanan 5% hingga 7%. hasil? Komunitas ditipu lagi.

Akibat merebaknya kasus ini, Kementerian Koperasi dan UKM pun tak tinggal diam. Menteri Koperasi dan Profesor Rully Indrawan dari UKM mengungkapkan pihaknya telah meminta Kementerian Hukum dan HAM untuk memblokir pergantian badan hukum Koperasi Indosurya. Selain itu, kami juga telah menyusun agenda bersama agar tidak teridentifikasi sebagai praktik koperasi lain, ”kata Profesor Rully usai rapat koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kemenkumham di Jakarta kemarin. -Khusus Menteri Koperasi dan UKM Agus Santoso Staf menambahkan, asisten pengawas meninjau KSP Indosurya Cipta dari 26 hingga 30 November 2018. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan pelanggaran administrasi, sehingga pada 26 Februari 2019, KSP Indosurya Cipta mendapat sanksi administratif berupa teguran pertama dan langsung mengoreksi beberapa hasil penyidikan yang ada. — “Berdasarkan hasil pengawasan dan pemantauan pelaksanaan KSP selama ini, Indosurya Cipta belum menyelesaikan penyidikan pelanggaran berdasarkan hasil pemantauan. hasil. Kata AréAgus.

Pada tanggal 19 Februari 2020, Pembantu Pengawas menyatakan telah kembali melakukan pengawasan dan meminta KSP Indosurya Cipt untuk menyampaikan laporan keuangan per 31 Desember 2019, laporan keuangan sampai saat ini, dan rencana penyelesaian pembayaran kepesertaan. Jadwal. Namun, hingga saat ini belum dapat dikonfirmasi oleh manajemen. Pada April 2020, pendamping pengawas kembali menerima surat dari anggota koperasi Indosurya tentang pengaduan melalui PPID Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, sehingga Kementerian dapat segera mengambil tindakan tindak lanjut. Dan selesaikan masalah ini. Indosurya, “pungkas Argus. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *