Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong daerah merumuskan Peraturan Daerah (Perda) tentang lahan pertanian dan pangan berkelanjutan (LP2B). Ini untuk mewujudkan pertanian yang maju, mandiri dan modern.

Salah satu Pemerintah Provinsi Lampung yang menjaga lahan pertanian dari bertani, yang memang luar biasa. Tentunya seluruh daerah / kota di Provinsi Lampung telah menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang lahan pertanian berkelanjutan dan pangan (LP2B). memproses. Sinergi dengan pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam pencegahan optimal.

“Alih fungsi lahan pertanian untuk kepentingan lain akan berdampak negatif bagi ketahanan pangan Indonesia. Selain itu juga akan menurunkan kesejahteraan petani,” kata Menteri Pertanian Syahrul. — Untuk mengontrol peredaran tanah, Kementerian Pertanian melakukan verifikasi dan sinkronisasi areal persawahan, dan menetapkan peta areal persawahan yang dilindungi.

Kementerian Pertanian juga terlibat dalam integrasi sawah lindung yang ditetapkan sebagai lahan pertanian dan pangan berkelanjutan (LP2B) dalam peraturan RTRW provinsi / daerah / kota. , UU No. 41/2009, Perpres No. 59 tahun 2019, dan regulasi terkait dapat diimplementasikan dengan lebih baik. Syahrul, Menteri Pertanian, mengatakan. Pasalnya, dari 11 wilayah yang memiliki Perda LP2B, Kabupaten Lampung Selatan memiliki peta geospasial LP2B.

Sarwo Edhy, Direktur Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, mengatakan: Saat ini tentang PLP2B Peraturan daerahnya ada 67 daerah / kota dan 17 provinsi, sebagian besar perda PLP2B daerah hanya menyalin ketentuan UU 41/2009 dan peraturan turunannya.

Jika berdasarkan UU 41/2009 Peraturan LP2B tersebut telah sepenuhnya dituangkan dalam peraturan daerah RTRW, selanjutnya peraturan yang lebih rinci akan ditindaklanjuti dalam rencana pembangunan rinci (RDTR).

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *