Lampang TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Pertanian (Kementan) berterima kasih kepada Kabupaten Lampung Selatan atas upayanya mewujudkan Peraturan Daerah tentang Pertanian Berkelanjutan dan Lahan Pangan (Perda).

“Kami terus menegaskan kembali pentingnya melindungi tanah pertanian, untuk menghindari menggunakannya untuk kepentingan yang berbeda.” -Menri Pertanian mewajibkan semua pihak untuk serius melindungi tanah pertanian. Dia percaya bahwa ini bukan hanya faktor utama dalam pasokan makanan, tetapi juga merupakan kekuatan pendorong utama bagi perekonomian Indonesia. Dia menambahkan: “Bahkan jika dikelola dengan baik, pertanian dapat menjadi solusi untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dan mengurangi kemiskinan.” — Salvo Eddy, Manajer Umum Infrastruktur dan Fasilitas Pertanian (PSP), Kementerian Pertanian ( Sarwo Edhy mengatakan bahwa menyediakan lahan untuk perusahaan pertanian adalah prasyarat mutlak untuk kemerdekaan nasional, keamanan dan kedaulatan pangan. Terima kasih atas komitmen kami untuk menyediakan lahan pertanian pangan berkelanjutan kepada semua pihak, termasuk Kabupaten Lampung Selatan, karena menyerukan dibentuknya LP2B, ”ujar Sarwo Edhy.

Sarwo Edhy mengungkapkan bahwa melindungi LP2B tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor pertanian. , Itu juga tanggung jawab kita bersama. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan.

Sebagai bagian dari regulasi jaminan ketersediaan pangan, undang-undang tersebut diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dan turunannya. Dalam peraturan ini, KP2B, LP2B, dan LCP2B harus diatur dalam Perda RTRWN, RTRW Provinsi dan Kabupaten / Kota.

Lampung Selatan telah mengajukan anggaran untuk menyiapkan Perda LP2B sejak 2016 dan 2017. Belum terealisasi. Pada 2018, sekali lagi Dianggarkan dan secara langsung bekerja sama dengan UNILA untuk melakukan pengelolaan mandiri peraturan daerah LP2B.

“Menyiapkan anggaran LP2B peraturan daerah Kabupaten Lampung Selatan senilai IDR145 juta dan proyek Perda. “LP2B sekarang harus memiliki peta geospasial. Oleh karena itu, ketika mempersiapkan KAK, peraturan daerah LP2B harus dilengkapi dengan peta geospasial,” kata Bibit Purwanto, kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penanaman.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *