TRIBUNNEWS.COM-Jakarta II (termasuk di luar negeri) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Hidayat Nur Wahid menyerukan kepada pemerintah untuk tidak melupakan dan terus melindungi Warga Negara Indonesia (WNI). Saat ini, masyarakat di Malaysia dan belahan dunia lainnya tunduk pada kebijakan blokade parsial pemerintah atau pengendalian gerakan. Pengaruh urutan (MCO (Motion Guard)). -Pria yang juga Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) ini menyampaikan permintaan tersebut dalam surat resmi kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno L Marsudi dan Duta Besar. Jumat (27/3/2020) antara Republik Indonesia dan Kerajaan Malaysia Rusdi Kirana.

“Banyak WNI yang terkena dampak kebijakan blokade, dan pemerintah harus memberikan perawatan dan perlindungan khusus kepada mereka,” kata siaran pers di Jakarta, Jumat (27/3/2020).

Menurut permintaan seorang warga negara Indonesia Malaysia, dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah diserahkan. Hidayat, yang biasa dikenal sebagai HNW, menunjukkan bahwa setidaknya lima langkah harus segera diambil oleh pejabat pemerintah Indonesia di Malaysia dan tempat-tempat lain. Pertama, pemerintah Indonesia menyetujui duta besar Indonesia untuk Kuala Lumpur. Kedutaan Besar Korea (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuala Lumpur (K JRI) memberikan bantuan kepada warga negara Indonesia, terutama pekerja migran Indonesia, dalam bentuk kebutuhan komoditas, obat-obatan dan / atau bantuan keuangan selama periode AGC.

Kedua, pemerintah Indonesia segera berkomunikasi dengan pemerintah Malaysia, tetapi tidak mempertanyakan legalitas pekerja migran Indonesia (selama AGC) karena mereka menghadapi masalah yang sangat serius terkait wabah dan kebutuhan dasar mereka. Ia mengatakan: “Sejak merebaknya virus Covid 19 sudah menjadi persoalan bersama, pemerintah Indonesia juga harus berbicara dengan pemerintah Malaysia dan memperhatikan kesejahteraan dan kesehatan para pekerja migran.”

– Orang berpenghasilan tinggi itu melanjutkan, No. Ketiga, Pemerintah Indonesia harus segera membentuk satgas Covid 19 untuk berkoordinasi meminimalisir dampak AGC dan epidemi terhadap WNI Malaysia (khususnya TKI). Gugus tugas juga harus memantau warga negara Indonesia yang telah dinyatakan positif Covid 19 di Malaysia. “Dia berkomunikasi dengan para pejabat Indonesia tentang epidemi Covid 19.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *