TRIBUNNEWS.COM – Administrasi Umum Transportasi Maritim Kementerian Perhubungan membenarkan bahwa kapal yang berlayar melalui Traffic Separation System (TSS) di Selat dan Selat Lombok tidak perlu membayar biaya apa pun.

Adat istiadat kapal yang berlayar atau melakukan angkutan laut internasional yang melintasi kawasan Kawasan maritim kepulauan Indonesia, khususnya di sepanjang jalur ALKI diatur oleh hukum internasional dan peraturan perundang-undangan nasional.

Ketentuan tersebut diatur oleh “Konvensi Hukum Internasional” atau “Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut” (UNCLOS) dan Peraturan Pemerintah No. 37 2002 tentang hak dan kewajiban kapal dan pesawat asing dalam pelaksanaan pulau-pulau di laut kepulauan. Hukum melintasi jalur laut yang ditentukan pulau. … “Kapal-kapal yang melaksanakan hak-hak jalur laut kepulauan harus melewati sesegera mungkin tanpa berhenti, dan tidak boleh dihalang-halangi. Dalam” Hukum Laut “, juga ditetapkan bahwa kapal-kapal asing harus melintasi laut. Hari ini, negara tidak boleh dikenai biaya transit.” Hari ini di Jakarta (6/20) Direktur Navigasi Hengki Angkasawan menjelaskan. Dalam “Konvensi Hukum Laut”, juga ditetapkan bahwa hanya biaya layanan tertentu yang dapat dibebankan kepada kapal asing yang melintasi perairan teritorial. Ini, seperti Layanan Mengemudi Sukarela (VPS), layanan pertukaran awak, pengisian bahan bakar dan air minum, pengisian ulang dan pengelolaan sampah, serta pemeliharaan dan perbaikan bawah air.

“Pemungutan biaya ini harus didasarkan pada penambahan Hengki:” Sesuai dengan jumlah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan nasional, “Semua kapal yang menerima layanan tanpa diskriminasi tidak akan mengenakan pajak (PNBP) dan semacamnya. Pengeluaran. “

Utamanya penguasaan TSS jalur laut di Selat Sunta dan Selat Lombok hanya ditujukan untuk meningkatkan keselamatan navigasi. Ini juga sebagai perlindungan lingkungan laut selat padat dua selat tersebut, dan pembangunan Membahas tentang jasa maritim Selat Sunda dan Selat Lombok, masih diperlukan penelitian lebih lanjut dalam bidang bisnis, tata guna lahan, keselamatan dan keamanan maritim – sebagaimana kita ketahui, TSS Selat Sunda dan Selat Lombok akan dilaksanakan mulai 1 Juli 2020. Terapkan segera. Hal ini disebabkan adanya hilirisasi International Maritime Organization (IMO) yang merupakan negara kepulauan pertama di dunia yang memiliki TSS yang terletak di bawah ALKI (Selat Kepulauan Hindia) I dan ALKI II.

Ini adalah prestasi khusus bagi Indonesia. Setelah lebih dari dua tahun kerja keras, Kementerian Perhubungan mengajukan proposal TSS di Selat Tota dan Lombok agar dapat diterima negara-negara anggota IMO. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *