TRIBUNNEWS.COM-Dalam rangka memungkinkan lalu lintas laut untuk melayani kepentingan nasional dan internasional dengan cara yang aman, lancar dan teratur, pemerintah telah menerapkan Rencana Pemisahan Lalu Lintas (TSS) untuk Selat Sunda dan Selat Lombok pada 1 Juli 2020. — Menteri Perhubungan mengatur mekanisme pengawasan dan penegakan TSS TSS dalam keputusan KM 130 yang dikeluarkan pada tahun 2020. Keputusan tersebut meliputi “penetapan sistem trayek di Selat Sunda dan angkutan laut nomor KP.531 / DJPL / 2020, melibatkan prosedur patroli kapal nasional dalam rangka hukum yang berlaku di bidang keselamatan jalan TSS di Selat Data.

Baca: Vacuum Office Kementerian Perhubungan Administrasi Umum Angkutan Darat memiliki pegawai Covid-19 — berdasarkan mekanisme di atas Kawasan navigasi perlu kerjasama dan koordinasi yang baik, yang merupakan basis dari Penjaga Pantai dan Maritim (PLP) dan Syahbandar.

Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan mengadakan forum oleh Direktorat Angkutan Laut La untuk menjalin kerjasama dan Mengkoordinasikan dan menyamakan pandangan para agen di bidang ini, khususnya dalam pengawasan dan penegakan hukum kawasan TSS Selat.

Forum dilaksanakan di Jakarta pada Kamis (23 Juli 2020) dan terkait dengan itu. Sumber informasi terkait adalah para pengawas dan penegak hukum Polri Korwas dari Dinas TNI BAIS dan PPNS, serta juru bicara Biro Navigasi dan Biro KPLP yang memperkenalkan dokumen-dokumen yang berlaku terkait regulasi jalan raya pada pertemuan tersebut. Selat Da He. Teknologi penegakan hukum dalam industri pelayaran di Jakarta Dalam sambutan kegiatan pembinaan, Direktur Penjaga Pantai dan Laut (KPLP) yang diwakili oleh Direktur Penegakan Hukum dan Keamanan Cabang Fourmansyah memberikan sambutan.

Fourmansyah menjelaskan mekanisme penegakan hukum yang tertuang dalam Keputusan Menteri dan Keputusan Direktur Jenderal tersebut. Kapal patroli KPLP mengamati kapal-kapal yang diduga melanggar jalur TSS berdasarkan informasi VTS.

Selain itu, kapal patroli tersebut juga melakukan komunikasi dengan kapal yang diduga melanggar runway TSS melalui radio untuk menginformasikan pelanggaran tersebut.Selain itu, kapal juga menggunakan radar, AIS, Peta laut dan observasi GPS dibuat.

“Jika kapal melanggar respon panggilan, petugas patroli akan memeriksa kapal yang diduga melanggar panggilan. Selama periode ini, jika kapal tidak merespon panggilan maka kapal patroli akan melaporkan kejadian tersebut dan mencatat catatan kejadian tersebut ke penjaga setempat, ”kata Fourmansyah.

Baca: Untuk mengoptimalkan rencana tol laut, Kementerian Perhubungan siapkan angkutan ternak dan logistik menuju Idul Fitri. -Adha 1441 H-Ia berharap forum yang diselenggarakan dapat semakin memperkuat Kawasan Berlayar Tanjung Priok (SROP / VTS Banten), KSOP Kelas I Banten, KSOP Kelas IV Bakauheni dan Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok. Senada dengan itu, Adi Afandi, Kepala PPNS dan Badan Intelijen Pimpinan KPLP, mengatakan pelaksanaan bimbingan teknis merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan kinerja aparat kepolisian.Pengawasan dan penegakan hukum Ditjen Hubla, khususnya di Selat Sunda. Akibat kecelakaan punggung, Kementerian Perhubungan menginstruksikan truk untuk memasang peralatan RUP- “Selain itu, forum juga harus meningkatkan kualitas Administrasi Umum Alat Angkutan Laut guna melakukan pengawasan dan penegakan hukum di departemen ini. Di bidang navigasi, serta untuk meningkatkan motivasi dan etika profesi pengelola umum alat transportasi laut, khususnya di bidang pengawasan dan penegakan hukum di lapangan, khususnya dalam keselamatan lalu lintas TSS di Selat Data, kata Adi.

Selain itu, Adi mengatakan: “Saya berharap materi yang diberikan oleh konsultan dapat bermanfaat bagi PNS untuk menjalankan fungsi dan fungsinya di bidang pengawasan dan penegakan hukum. Di selat TSS lainnya”.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *