Jakarta TRIBUNNEWS.COM – Menteri Sumber Daya Manusia (Menaker) Ida Fauziyah sekali lagi memperingatkan komunitas bisnis bahwa keputusan untuk memutuskan hubungan kerja (PHK) adalah opsi terakhir untuk menangani dampak pandemi Covid-19. “Redundansi adalah langkah terakhir dan ini adalah langkah wajib. Ketika langkah-langkah lain tidak lagi memungkinkan. Tetapi jika Anda masih bisa menghilangkan lembur, kurangi shift dan jam kerja, dan ambil setengah dari gaji Anda, maka silakan coba langkah ini dulu,” kata Menteri Sumber Daya Manusia. -Ida Fauziyah meminta majikan untuk membawa pekerja kembali. / Karena Covid, para pekerja di-PHK dan dikirim kembali ke negara itu. Telepon balik dulu. Kalian sudah mengenal satu sama lain. “Pelatihan baru. Sejauh ini seperti keluarga,” lanjut Ida dalam pernyataan tertulis, Rabu (22/4/2020). “Kita kerja keras untuk menjaga pembangunan ekonomi. Proyek Strategis Nasional (PSN), jadi harus kita lanjutkan. Karena industri, industri erat kaitannya dengan kehidupan banyak orang. Namun, pengoperasiannya tentunya sejalan dengan kesepakatan Covid di tempat kerja. Kita cermati standar K3. Salus populi suprema lex esto (hukum tertinggi untuk keselamatan diri). Biar saya ingatkan lagi ya, ”lanjutnya. –Menda Ida mengungkapkan data terakhir dari Kementerian Ketenagakerjaan per 21 April. Jumlah pekerja formal dan informal 2.084.593 di departemen dari 116.370 perusahaan yang terdampak Covid-19. — “Sebaran PHK antara perusahaan dan pekerja formal sebanyak 1.304.777 dari 43.690 perusahaan. Jumlah PHK sebanyak 41.236 perusahaan dengan 241.431 orang,” ujarnya.

“Sektor informal juga terpukul. Menaker menyimpulkan:” Karena 31.444 perusahaan atau UMKM, 538.385 pekerja hilang, menyebabkan kerugian besar. “(*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *