JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Ketika epidemi Covid-19 menghantam hampir semua wilayah di Indonesia, Kementerian Perhubungan akan terus bekerja keras untuk memastikan kelancaran pengiriman / logistik – Kelancaran transportasi barang / logistik harus menjaga ketersediaan logistik nasional, terutama di masyarakat Kebutuhan dasar untuk menjaga ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Karena pemerintah tidak ingin masyarakat dirugikan oleh virus, di sisi lain ia tidak ingin masyarakat dirugikan oleh ekonomi.

Seperti yang ditunjukkan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo (Joko Widodo) menunjukkan bahwa selama pandemi Covid-19, aturan kontrol transportasi diadopsi, sehingga tidak akan menghambat komoditas dasar, barang-barang penting untuk kegiatan ekonomi, obat-obatan Distribusi logistik seperti peralatan medis dan peralatan medis, sehingga tidak akan ada kekurangan barang yang akan meningkatkan harga dan pada akhirnya dapat menyebabkan inflasi.

Untuk tujuan ini, Kementerian Transportasi bekerja keras untuk memastikan bahwa logistik transportasi tidak berhenti berjalan, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Transportasi No. 18 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Transportasi Pencegahan. Distribusi Covid-19 dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 25 tahun 2020 tentang kontrol transportasi selama Idul Fitri 1441 H, yang menetapkan bahwa selama periode Covid-19, operasi transportasi sementara dilarang tanpa pandemi kargo / logistik. Dengan mengadopsi perjanjian sanitasi yang ketat, kegiatan lain masih diperbolehkan, seperti pengangkutan / logistik dan kegiatan yang standar dan kondisinya sejalan dengan Edaran Kelompok Kerja Pemrosesan Covid-19.

Selain itu, langkah-langkah lain untuk memastikan logistik dan distribusi tidak terganggu, yaitu, Kementerian Transportasi akan membuka pelabuhan dan operasi infrastruktur transportasi lainnya dalam waktu 24 jam.

Kemudian, selama pandemi Covid-19, diskon (potongan harga) pada tarif dan waktu penyimpanan kontainer atau kargo di pelabuhan digunakan untuk merangsang perusahaan pelayaran, sehingga mendorong peserta komersial untuk mengadopsi insentif atau insentif. .

Selain itu, Kementerian Transportasi terus berkoordinasi dengan Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia (INSA) dan asosiasi sektor transportasi lainnya untuk memastikan bahwa jadwal pengiriman, pengiriman pedagang, dan subsidi layanan publik (PSO) terus berfungsi dengan baik.

Sebagai hasil pemantauan di tempat, sejauh ini, logistik dan distribusi tanah, laut, udara dan kereta api berjalan dengan lancar. Ini memastikan ketersediaan pasokan logistik dan mengendalikan harga barang.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *