Jakarta TRIBUNNEWS.COM – Menteri Desa, Wilayah Miskin dan Imigrasi (Mendez PDTT) Abdul Halim Iskandar, didampingi oleh Sekretaris Jenderal Anwar Sanussi, pejabat senior dengan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa ( Pertemuan virtual UNDP) Indonesia diadakan di kantor Kalibata. (Kamis, 14 Mei 2020). Pertemuan virtual diadakan untuk membahas lebih lanjut rencana kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) antara Departemen PDTT dan UNDP Indonesia. Pada pertemuan ini, UNDP menyampaikan empat poin utama kepada Departemen PDTT, poin pertama adalah untuk mencegah COVID-19 di tingkat pedesaan, terutama dalam Program Kerja Intensif Uang Pedesaan (PKTD). -Kedua, selaraskan indeks pembangunan desa dan desa (IDM) dan kerangka kerja pemantauan dan evaluasi daerah pedesaan dengan tujuan dan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG).

Diskusi berikutnya adalah menggunakan platform inovasi Sosial I, yang merupakan pendekatan partisipatif komprehensif yang menggunakan sistem ideologis dalam upaya pembangunan sosial dan ekonomi daerah pedesaan, termasuk dampak COVID-19 .— Diskusi terakhir adalah untuk memperkuat pertukaran dan promosi praktik-praktik sukses dan “ berbagi pengetahuan ” dari Kementerian PDTT di negara, wilayah (kawasan ASEAN atau Asia-Pasifik) dan dunia, dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia dan berkontribusi kepada dunia.

Abdul Halim Iskandar atau Menteri Gus, atau Menteri Gus, menghargai kontribusi UNDP untuk pembangunan pedesaan. -Sebelum juru bicara Oriental mengatakan: “Ketika saya berdiskusi, saya merasa sangat bahagia dan bahagia. Kemudian ada sudut pandang yang sama di desa-desa berkembang di Indonesia, sudut pandang yang sama, yaitu pergi ke desa yang tidak desani.” Menteri Gus dari Majelis Provinsi Jawa terus mengatakan bahwa desa ini bukan desani, ini adalah desa dengan visi global, tetapi masih didasarkan pada asal-usul budaya.

“Pembangunan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari akar budayanya. Pembangunan desa tidak boleh lepas dari pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, dalam paradigma pembangunan desa, kita benar-benar harus bertumpu pada budaya” kata Menteri Gus : “Oleh karena itu, Menteri Gus menambahkan bahwa ini sudah menjadi pembahasan kita. Kalau kecepatan pemahamannya harus dipercepat, prosedurnya bisa dilaksanakan dan dipantau. Karena situasinya mutlak perlu dilakukan tindakan.

” Kesimpulannya: ” Saya kira lebih cepat lebih baik sehingga kita bisa segera mengambil tindakan. Agar kita bisa segera bertindak, kita perlu mencapai banyak konsensus. Saya setuju, lebih cepat lebih baik. ”Mantan ketua DPRD Jombang itu. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *