JAKARTA, TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia (Kemenpora) menunggu sekitar 10 tahun sebelum akhirnya mendapatkan Opini Wajar Tanpa Eksklusi (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Indonesia.

Menpora Zainudin Amali menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP), pemeriksaan laporan keuangan RI Kemenpora 2019, Rabu (22/07/2020) pagi. -Senayan, Senayan, Jakarta, Wisma Kemenpora. Jika laporan keuangan dipertimbangkan, opini audit yang dikeluarkan oleh BPK harus memberikan informasi tanpa salah saji material.

Jika laporan keuangan menerima pendapat seperti itu, itu berarti bahwa auditor percaya bahwa berdasarkan bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan / pemerintah dianggap telah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan benar, dan kesalahan, kesalahan dianggap sebagai Tidak relevan, dan tidak memiliki pengaruh besar pada pengambilan keputusan.

Untuk Kemenpora itu sendiri, WTP ini membutuhkan waktu 10 tahun kerja yang panjang.

Pendapat WTP terakhir diukir pada tahun 2009, dan kemudian Kementerian Pemuda dan Olahraga hanya menerima pendapat kewajaran (WDP) dengan pengecualian berturut-turut, ditambah memakai tidak mengekspresikan pendapat (TMP) menderita pada 2015 dan 2016 krisis. Penafian.

Diperlukan untuk mempertahankan hasil yang memuaskan yang diperoleh oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia dengan predikat PAP dan bertanggung jawab atas keuangan nasional yang termasuk dalam anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga. Hasil ini menggembirakan, tetapi juga menantang kita untuk mempertahankannya. Menyadari WTP adalah upaya besar. Saya pikir perlu untuk mempertahankan citra yang lebih besar dan lebih besar, yang tidak baik di komunitas Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Menpora dan stafnya bertekad untuk lulus Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui lima (5) rencana prioritas dalam lima tahun ke depan.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *