RI Hidayat Nur Wahid, wakil presiden TRIBUNNEWS.COM-MPR, menyatakan keprihatinan tentang kurangnya APD untuk staf medis Indonesia di luar Jakarta dan Jakarta. Di berbagai daerah, banyak pekerja medis terinfeksi atau bahkan meninggal. Untuk mengatasi epidemi Covid-19 yang mengerikan, petugas kesehatan adalah pahlawan nasional dan global. Mereka siap untuk dikerahkan di garis depan untuk melawan virus korona, tetapi sayangnya, sejauh ini, banyak orang masih tidak dilengkapi dengan “peralatan tempur” yang memadai, seperti peralatan pelindung pribadi. Ini adalah situasi yang berbahaya dan mungkin Membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka. WFH saat istirahat DPR-RI di Jakarta (27/3/2020) .————————— Oleh karena itu, anggota fraksi DPR-RI PKS DKI Jakarta II ini menyampaikan apresiasi atas keputusan FPKS untuk memotong gaji FPKS. Anggota DPR dan DPRD di seluruh Indonesia kemudian membeli APD dan menyumbangkannya langsung ke lembaga kesehatan melalui PB IDI dan PP PNSI (Asosiasi Nasional Perawat Indonesia). PB IDI dan PP PNSI memberikan ulasan yang sangat positif. Melihat fakta terkait Covid 19, HNW pun mengimbau seluruh perwakilan masyarakat, anggota DPR-RI dan DPRD provinsi, serta rezim partai lain untuk mendampingi F PKS menurunkan gaji anggota DPR / DPRD se-Indonesia. Ketika membantu masyarakat dan petugas kesehatan, dan bahkan membantu negara untuk pandemi Covid-19, pemerintah mengumumkan bencana tidak wajar secara nasional.

<< Kami, Fraksi PKS di Indonesia, telah memutuskan untuk memotong gaji untuk mengatasi kekurangan APD. . Namun, kekurangan APD tidak hanya terjadi di Jabodetabek, tetapi juga di banyak provinsi dan wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, dari pusat hingga provinsi, kabupaten dan anggota dewan lainnya dari semua pihak yang ada di kota, perlu pula menurunkan upah seperti PKS untuk membantu tenaga kesehatan, warga daerah pemilihannya masing-masing, ”kata Hidayat. Selain itu, kenang Hidayat. Mengatakan bahwa memenuhi kebutuhan APD hanyalah satu cara untuk membantu staf medis.

“Karena peningkatan kasus yang cepat, pemerintah juga berkewajiban mencegah kelumpuhan sistem kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah harus memblokir sebagian DKI Jakarta dan kawasan merah lainnya seperti yang diterapkan di 17 negara, dan telah ditetapkan oleh anggota DPR, PB IDI, dan FKUI, agar tidak terjadi puncak kasus Corona dan dapat diatasi. , Dan memutus rantai penularan, sehingga Indonesia “tidak akan menjadi pusat transmisi baru pandemi Covid-19, sehingga tidak akan menjadi tragedi manusia,” Hidayat menekankan. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *