TRIBUNNEWS.COM – Administrasi Umum Transportasi Maritim dari Kementerian Transportasi dan PT Sarana Abadi Lestari telah menandatangani perjanjian untuk melakukan kerja sama komersial di bidang penyediaan dan / atau layanan pelabuhan di terminal publik PT Sarana Abadi Lestari di pelabuhan Samarinda, disetujui oleh pemerintah dan entitas komersial pelabuhan Mekanisme konsesi. — Dalam hal ini, melalui mekanisme nominasi yang dijelaskan dalam perjanjian, suatu konsesi dapat diberikan kepada badan usaha pelabuhan (BUP) untuk penyediaan dan / atau kegiatan layanan pelabuhan. — Dalam keadaan ini, Menteri Perhubungan Republik Indonesia telah memberikan hak konsesi kepada terminal PT Sarana Abadi Lestari untuk penjualan Terminal PT Sarana Abadi Lestari dan memerintahkan pengenalan terminal PT Sarana Abadi Lestari dalam bentuk perjanjian. Operasi layanan pelabuhan. Dwi Yanto, Kapten Samarinda, kepala KSOP Kategori II, mengatakan: “Arinda memberi PT Sarana Abadi Lestari PT hak untuk menyediakan layanan pelabuhan di area konsesi sesuai dengan perjanjian dan peraturan konsesi.” Perjanjian konsesi Samarinda, Rabu (6/6) 17).

Kapten Devi Yanto menjelaskan bahwa kegiatan layanan pelabuhan dari terminal publik PT Sarana Abadi Lestari di Pelabuhan Samarinda telah sesuai dengan Rencana Desain Pelabuhan Nasional (RIP) dan diatur oleh Menteri Perhubungan KP. Menurut Resolusi No. KM 28 tanggal 7 Juni 2006 dari Kementerian Transportasi, Resolusi No. 432 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Negara dan Rencana Induk Pelabuhan Samarinda. Ruang lingkup perjanjian konsesi meliputi: Dalam hal lain, kantor KSOP Kelas II Samarinda memberikan PT Sarana Abadi Lestari konsesi untuk menjalankan bisnis, operasi dan pengembangan pelabuhan di area konsesi dalam periode konsesi yang diatur, dan untuk menentukan PT Sarana Abadi Subdivisi dan objek perjanjian konsesi yang dilakukan oleh Lestari, serta pelaksanaan persiapan, regulasi dan pengumpulan layanan penetapan harga pelabuhan di area konsesi didasarkan pada prinsip-prinsip panduan berikut: tarif layanan pelabuhan yang diatur dalam peraturan Menteri Perhubungan.

“Selain itu, ia juga mengatur pembayaran tanda terima konsesi dari PT Sarana Abadi Lestari ke kantor KSOP Kelas II di Samarinda, dalam rangka membangun layanan pelabuhan transfer dan penerimaan negara non-fiskal (PNBP)” di konsesi Pada akhir periode operasi, aset milik PT Sarana Abadi Lestari akan dimiliki oleh kantor tingkat KSOP II Samarinda, “jelas Kapten Dwi Yanto. Di pelabuhan Samarinda, perhitungan konsesi ditentukan oleh keuangan dan Biro Pengawasan Pembangunan (BPKP) melakukan dan meninjau, masa konsesi adalah 37 tahun, dan biaya konsesi adalah 5% per tahun. -Untuk referensi, PT Sarana Abadi Lestari sebelumnya berdasarkan BX-308 / PP008, Direktur Jenderal Kelautan pada 19 Juni 2015 Keputusan ini mengoperasikan terminal untuk keuntungannya sendiri, tetapi telah disetujui oleh departemen manajemen terminal untuk kepentingan pribadi di area lingkungan kerja dan area kepentingan lingkungan di pelabuhan Samarinda untuk mendukung kegiatan komersial berbasis darat, termasuk minyak, gas alam, dan batubara PT. Industri kimia. Sarana Abadi Lestari .

Tujuan penandatanganan kontrak waralaba adalah untuk meningkatkan kualitas, efisiensi dan efektivitas operasi pelabuhan dengan menyediakan dan / atau layanan pelabuhan, dan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah negara bagian dengan membayar pendapatan waralaba, karena Negara adalah milik pemerintah non-negara. Perpajakan (PNBP)). (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *