TRIBUNNEWS.COM – Sistem Pemisahan Lalu Lintas (TSS) Selat Sun Ta dan Selat Lombok resmi diluncurkan hari ini, Rabu (7 Januari 2020).

Berbagai langkah dan persiapan sebelum menerapkan TSS di dua selat Itu dilakukan oleh Kementerian Transportasi.

Sebelumnya, Administrasi Umum Kelautan mengeluarkan Prosedur Operasi Standar (SOP) sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Kelautan, bernomor: KP.531 / DJPL / 2020 dan KP.533 / DJPL / 2020 tentang prosedur operasi standar (di Sun Di bawah rencana isolasi lalu lintas Selat He dan Selat Lombok, patroli nasional dilakukan dalam ruang lingkup penegakan hukum di bidang keselamatan jalan.Laut Lombok TSS

Menentukan keputusan Direktur Jenderal Transportasi Laut untuk mengimplementasikan pemberitahuan IMO COLREG.2 / Circ.74 tentang skema pemisahan lalu lintas baru dan peraturan SN.1 / Circ.337 tentang tindakan rute selain perangkat isolasi lalu lintas pada 14 Juni 2011.-IMO mengadopsi peraturan ini dan mulai berlaku pada 1 Juli 2020, Dan menerapkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 129 dan 130 kilometer pada tahun 2020 untuk menyediakan sistem jalan di Selat Lombok dan Selat Sunta untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan di TSS.

Baca: Kementerian Perhubungan dan Kementerian Transportasi dan Kerjasama Informasi , Untuk mempromosikan implementasi mempromosikan Selat Tian dan Selat Lombok melalui SMS

Hal ini dilakukan oleh Direktur Kelautan dan Penjaga Pantai (KPLP) Ahmad, Rabu (7/1/2020) Diteruskan oleh Jak arta. Untuk memastikan mobilitas, keselamatan, ketertiban dan kenyamanan navigasi, sehingga lalu lintas maritim dapat melayani kepentingan nasional dan internasional dengan cara yang aman, stabil, dan tertib.

Selain itu, TSS bertujuan untuk Untuk meningkatkan efisiensi navigasi dan mengurangi jumlah kecelakaan. Perlindungan kapal dan lingkungan laut di Selat Sunta dan Selat Lombok.

“Untuk kapal yang melanggar bahaya yang terkait dengan prosedur TSS dan dapat menyebabkan kecelakaan di area TSS, Menurut hukum yang berlaku, Ahmad mengatakan, penegakan hukum akan dihukum .

Baca: Kementerian Perhubungan mengatakan tidak ada peraturan tentang pajak sepeda, hanya diskusi tentang keselamatan

Selain itu, Ahmad menjelaskan Menurut informasi dari sumber-sumber berikut, kapal patroli nasional KPLP mengamati kapal-kapal yang diduga melanggar jalur TSS.Setelah itu, kapal patroli KPLP berkomunikasi dengan kapal yang diduga melanggar jalur TSS melalui radio untuk melaporkan pelanggaran dan pada saat yang sama Amati radar, AIS, grafik laut dan GPS di kapal patroli nasional.Jika kapal yang diduga “melanggar” menjawab panggilan, kapten PLP nasional kapal patroli akan memeriksa kapal yang dicurigai. Selama periode ini, jika kapal tidak menjawab panggilan, KPLP Kapten kapal patroli akan melaporkan dan melaporkan kejadian itu ke Syahbandar setempat, “jelasnya.” – Selalu melaksanakan TSS Selat Trans-Lombok yang terdiri dari pangkalan PLP Kelas II Tanjung Perak (Tanjung Perak), termasuk dari Bali dari Laut Utara ke Selatan. Selat Lombok Samudera Hindia, dan sebaliknya, untuk kapal-kapal bertanda di Indonesia, dan sebaliknya, dari Padang Baisha Bay ke Gili Trawangan dan / atau Lembar, dan sebaliknya, dan Laut Utara ke Bali Selatan Samudra Hindia dan sebaliknya .- — Selain itu, pangkalan PLP Kelas I di Tanjung Pruek (termasuk Selat Sunda) bertanggung jawab atas patroli penegakan hukum di bidang keamanan jalan TSS di Selat Sunda dari Jawa Utara setiap saat. Kapal menuju Samudera Indonesia, dari Samudera Hindia Selatan menuju Samudera Hindia, begitu pula sebaliknya, dari Jawa menuju Samudera Hindia Utara menuju Samudera Hindia bagian selatan, dari Indonesia menuju Samudera Utara, dan sebaliknya. Lombok hari ini, dan berbagai persiapan dilakukan oleh KemeSebelum penerapan TSS untuk Perhubungan darat, lalu lintas maritim dapat dilakukan dengan aman, lancar dan teratur untuk meningkatkan keselamatan navigasi dan melindungi lingkungan maritim dari dua selat “, Ahmed menyimpulkan. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *