Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Dalam rangka mencapai tujuan menempatkan 2,1 juta orang dalam satu tahun, Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) mendorong sekolah menengah kejuruan, lembaga pendidikan kejuruan (LPK) dan pendidikan tinggi untuk menyelenggarakan kegiatan pasar profesional khusus (BKK). -BKK membantu membantu sekolah menengah kejuruan (SMK) / pendidikan tinggi / alumni LPK mencari pekerjaan dan terhubung dengan dunia bisnis dengan merekrut pekerja, serta mengukur keberhasilan sekolah dalam mempersiapkan pekerja terampil yang dibutuhkan di pasar tenaga kerja. -Keberadaan BKK sangat penting untuk berfungsi sebagai lembaga pendidikan tinggi yang memandu lulusan untuk bekerja, “kata Aris Wahyudi, pejabat sementara dan penempatan direktur Kementerian Tenaga Kerja. Memperluas lapangan kerja (Binapenta dan PKK), Kementerian Tenaga Kerja berada dalam kelompok diskusi Pada upacara pembukaan Forum (FGD), temanya adalah “Pusat Layanan Penempatan Pesanan Tenaga Kerja, Pusat Komando TA. 2020 “di Jakarta, Rabu (3 Desember 2020).

Baca: Kementerian Tenaga Kerja mengeluarkan undang-undang komprehensif untuk pekerja Kre atif, milenial hingga Hijabers – Manajemen terbaik BKK, Aris Wahyudi mengatakan “Untuk siswa, melalui forum gaya BKK, mereka dapat memastikan bahwa mereka dapat menemukan pekerjaan setelah lulus,” kata Aris. “Jika BKK dapat melakukan fungsi BKK dengan baik, maka Aris berkata: Persepsi juga akan ditingkatkan secara tidak langsung. “- Menurut informasi yang diberikan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada bulan Februari 2020, jumlah total dari 14.327 sekolah kejuruan adalah 1.372 DKK. Data pendidikan tinggi dan pelatihan kejuruan BKK tidak terdokumentasi dengan baik

— Aris mengatakan bahwa BKK harus mematuhi Permenaker No. 39 tahun 2016 untuk menyusun laporan kegiatan investasi bulanan, triwulanan dan tahunan. Tempatkan data dengan alamat dan nama dan kirimkan laporan ke kantor tenaga kerja kabupaten / kota setempat, dll. BKK belum mengkomunikasikan data penempatannya, meskipun database BKK akan memudahkan pemerintah (Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) untuk memberikan saran, memantau, dan meningkatkan kemampuan para manajer BKK. “— Sebuah solusi umum harus dicari sehingga BKK dapat melaporkan datanya dengan mudah, akurat dan akurat. Aris berharap untuk mengintegrasikan budaya integrasi data antara sistem informasi ketenagakerjaan (sisnaker) dan sistem informasi dari Kementerian Pendidikan, yaitu psmk.kemendikbud.go .id / bkk dan sindikker.ristekdikti.go.id dapat segera diimplementasikan untuk mendukung layanan penempatan BKK dan mempromosikan komunikasi antara penempatan alumni BKK (BJN *)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *