TRIBUNNEWS.COM, MOJOKERTO-Kementerian Tenaga Kerja memberikan bantuan kepada banyak petani, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan masyarakat di Mojokerto, Jawa Timur. Menteri Sumber Daya Manusia Ida Fauziyah mengatakan kepada Mojokerto pada Sabtu malam (7 April 2020): “Organisasi ini juga telah melakukan pekerjaan Departemen Sumber Daya Manusia untuk menanggapi dampak pandemi Covid-19.”

Melalui komunitas BLK Rencana tersebut memberikan bantuan kepada 10 petani, paket kegiatan padat karya, serangkaian tugas bantuan yang disediakan oleh Kantor Tenaga Kerja Mojokerto, bantuan dengan alat pencegahan Covid-19 untuk 26 petani, paket kegiatan untuk pekerja wiraswasta, dan bantuan inkubasi bisnis Menaker menambahkan bahwa Presiden Joko Widodo telah melayani 250 pengusaha di Mojokerto. Dia mengarahkan semua departemen / lembaga pemerintah untuk fokus pada rencana dan kegiatan untuk menangani dampak pandemi Covid-19. Menaker berharap bahwa pekerja yang diberhentikan atau dipecat karena Covid-19 akan berpartisipasi dalam penuntutan kegiatan naan. Menteri Mengda mengatakan: “Semua rencana Kementerian Tenaga Kerja adalah untuk membantu teman-teman yang diberhentikan, teman-teman yang diberhentikan.” – Ketika pandemi Covid-19 memperlakukan pemerintah tidak hanya untuk kesehatan, tetapi juga untuk departemen lain.

Pemerintah juga memulihkan ekonomi masyarakat dan menyediakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat.

Menaker Ida mengatakan secara khusus untuk rencana BLK masyarakat bahwa rencana tersebut bertujuan untuk mempercepat peningkatan keterampilan SDM.

Rencana tersebut ditujukan untuk komunitas masyarakat, salah satunya adalah lembaga pendidikan agama seperti peantren. Menac mengatakan: “Ini adalah cara bagi kami untuk mendorong orang untuk meningkatkan keterampilan mereka. Dorong mereka yang memiliki keterampilan rendah sehingga mereka dapat memperoleh keterampilan dan memasuki pasar tenaga kerja atau menjadi pengusaha.”

Sampai 2019, Kementerian Tenaga Kerja telah Mendirikan 1113 komunitas BLK. -Namun, karena pandemi Covid-19, rencana tersebut telah disesuaikan kembali untuk menargetkan 1.000 BLK komunitas.

Menaker menunjukkan bahwa program-program bantuan ini tidak boleh disalahgunakan, dan mereka tidak mau mengambil tindakan terhadap siapa pun. Penyalahgunaan otorisasi untuk menjalankan prosedur. jelek. “Bahkan rupee tidak bisa dikurangi. Tidak seorang pun yang mewakili Kementerian Tenaga Kerja harus membebankan biaya untuk rencana ini. Karena itu, jika seseorang mewakili Kementerian Tenaga Kerja dan Pemberhentian dan membawanya ke kantor polisi, kami akan melaporkan bersama, “katanya. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *