Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Setidaknya 80 wilayah dan kota di Indonesia telah membayar bantuan tunai langsung (uang tunai B) dari Dana Desa. Dan tim media digelar di Istana Negara, Jumat (8/5/2020). -Abdul Halim, umumnya dikenal sebagai Menteri Gus, menyatakan bahwa jumlah daerah dan kota yang membayar BLT akan terus berlanjut hingga Jumat (8 Mei 2020) dan akan terus bertambah. “” Sekitar 10.000 desa membayar dana desa untuk BLT. Kemudian, sekitar 27.000 desa mengumpulkan data tentang penerima BLT, dan lebih dari 24.000 desa telah dialokasikan BLT. – Menteri Gus menjelaskan bahwa penggunaan dana desa untuk BLT adalah instruksi dari Presiden.

Sebelumnya, penggunaan dana desa adalah prioritas Jaring Pengaman Sosial (JPS) di sektor kesehatan dan ketahanan ekonomi.

“Awalnya, ini ditujukan untuk departemen kesehatan dari Desa Respon ke-19. Di desa ini, para sukarelawan dilatih untuk mengelola penduduk desa. Yang bertengkar adalah desa ke-19 dan dana desa padat karya. Dana desa disediakan oleh keamanan ekonomi. Menurut perintah Presiden, dana desa yang didistribusikan kembali tidak pernah digunakan di BLT. Oleh karena itu, kami melakukan tinjauan Izin. Dari tanggal 11 hingga 6 2020, kata.

Selain itu Menteri Gus menjelaskan bahwa penerima dana desa BLT ditargetkan untuk orang miskin yang kehilangan mata pencaharian karena COVID-19. Mereka belum menerima bantuan dari pemerintah dan polisi junior yang ada. Keluarga rentan terhadap penyakit kronis atau penyakit kronis. Ditambahkan itu karena terkait erat dengan penyakit kronis, “katanya.

Dalam hal pengumpulan data, Menteri Gus menjelaskan bahwa pengumpulan data dilakukan oleh sukarelawan desa untuk COVID 19, yang terdiri dari kepala desa. Ia dipandu oleh basis data tingkat RT. Dia mengatakan: ‚ÄúSetiap RT memiliki setidaknya 3 sukarelawan untuk mencatat data untuk membuat keputusan yang adil untuk mengidentifikasi orang miskin yang membutuhkan. “

RT, Menteri Gus terus mengatakan bahwa hasilnya akan dikirim ke musyawarah desa (Musdesus) untuk verifikasi atau konfirmasi untuk menghindari perselisihan.

” Ini sangat penting sehingga tidak ada pihak yang akan terpengaruh. Undang untuk berdiskusi dan memutuskan siapa yang akan menerima BLT. Setelah kesepakatan dicapai di forum desa, kepala desa akan ditentukan, “katanya. Katanya.

Hindari tumpang tindih atau tumpang tindih dengan penerima manfaat lainnya. Kemudian, hasil tingkat desa akan disinkronkan di daerah.

“Diharapkan bahwa kepala desa akan mempercepat sinkronisasi dan verifikasi data oleh para pemimpin daerah. “Kami juga berharap bahwa dengan dukungan dari kepala daerah, puluhan ribu proyek dengan data input akan segera selesai, sehingga desa dapat segera mendistribusikan BLT desa,” katanya.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *