TRIBUNNEWS.COM – Administrasi Umum Transportasi Maritim dari Kementerian Transportasi dan PT Sarana Abadi Lestari telah menandatangani perjanjian untuk melakukan kerja sama komersial di bidang penyediaan dan / atau layanan pelabuhan di terminal publik PT Sarana Abadi Lestari di pelabuhan Samarinda, disetujui oleh pemerintah dan entitas komersial pelabuhan Mekanisme konsesi. — Dalam hal ini, konsesi dapat diberikan kepada badan usaha pelabuhan (BUP) melalui mekanisme nominasi yang dijelaskan dalam perjanjian untuk terlibat dalam kegiatan penyediaan dan / atau layanan layanan pelabuhan. — Dalam keadaan ini, Menteri Perhubungan Republik Indonesia telah memberikan Terminal PT Sarana Abadi Lestari hak konsesi untuk menjual Terminal PT Sarana Abadi Lestari, dan memerintahkan pengenalan Terminal Umum PT Sarana Abadi Lestari dalam bentuk perjanjian. Operasi layanan pelabuhan. Kapten KSOP Kelas II Samarinda Dwi Yanto mengatakan: “Arinda memberi PT Sarana Abadi Lestari PT hak untuk menyediakan layanan pelabuhan di area konsesi sesuai dengan perjanjian dan peraturan konsesi.” Perjanjian konsesi Samarinda, Rabu (6) / 17).

Kapten Dwi Yanto menjelaskan bahwa kegiatan pelayanan pelabuhan dari terminal publik PT Sarana Abadi Lestari di pelabuhan Samarinda telah sesuai dengan Rencana Desain Pelabuhan Nasional (RIP) dan diatur oleh Menteri Perhubungan KP. Menurut Resolusi No. KM 28 tanggal 7 Juni 2006 dari Kementerian Perhubungan, Resolusi No. 432 tahun 2017 tentang Rencana Induk Negara Pelabuhan dan Rencana Induk Pelabuhan Samarinda. Ruang lingkup perjanjian konsesi meliputi: Dalam hal lain, kantor KSOP Kelas II Samarinda memberikan hak konsesi kepada PT Sarana Abadi Lestari untuk mengoperasikan, mengoperasikan dan mengembangkan pelabuhan di area konsesi selama periode konsesi, dan PT Sarana Abadi Lestari (PT Sarana Abadi Lestari) menentukan pembagian dan objek perjanjian konsesi, serta persiapan, regulasi dan pengumpulan layanan penetapan harga pelabuhan di area konsesi, berdasarkan jenisnya, Struktur, kategori dan pedoman rezim tarif menetapkan biaya layanan pelabuhan dalam peraturan Menteri Perhubungan. Pembentukan industri layanan pelabuhan, yang merupakan pendapatan non-finansial (PNBP), dan pengalihan aset milik PT Sarana Abadi Lestari ke kantor KSOP II di Samarinda jika periode konsesi berakhir. Dwi Yanto .

Dalam penerapan franchise PT. Di Sarana Abadi Lestari di pelabuhan Samarinda, perhitungan konsesi dilakukan dan ditinjau oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diwakili oleh Provinsi Kalimantan Timur, masa konsesi adalah 37 tahun dan royalti 5% per tahun.

Untuk referensi, PT Sarana Abadi Lestari sebelumnya mengoperasikan terminal untuk keuntungannya sendiri sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Kelautan BX-308 / PP008 tentang persetujuan manajemen 19 Juni 2015. Area lingkungan kerja dan lingkungan pelabuhan Samarinda. Terminal melayani kepentingan pribadi di bidang minat untuk mendukung kegiatan komersial darat, termasuk industri kimia dasar organik minyak, gas alam dan batubara PT. Sarana Abadi Lestari .

Tujuan penandatanganan kontrak waralaba adalah untuk meningkatkan kualitas, efisiensi dan efektivitas operasi pelabuhan dengan menyediakan dan / atau layanan pelabuhan, dan untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan membayar pendapatan waralaba, karena negara adalah non-negara perusahaan. Perpajakan (PNBP)). (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *